Serang, Banten (ANTARA) - Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, menegaskan satu hal mendasar, yakni pers tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia tumbuh bersama denyut demokrasi, bergerak seiring dinamika ekonomi, dan diuji oleh perubahan teknologi yang melaju tanpa jeda.
Tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” bukan sekadar slogan, melainkan refleksi atas situasi kebangsaan yang sedang berada di persimpangan strategis menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengingatkan bahwa pers bukan hanya industri informasi, tetapi fondasi demokrasi dan pembangunan nasional. Pernyataan itu relevan ketika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata delapan persen untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Target ambisius tersebut mensyaratkan tata kelola yang transparan, kebijakan berbasis data, dan pengawasan publik yang efektif. Semua prasyarat itu bertumpu pada ekosistem informasi yang sehat.
Pers yang sehat tidak berhenti pada kebebasan berekspresi. Ia menuntut keberlanjutan bisnis, profesionalisme, dan integritas. Tanpa fondasi ekonomi yang kokoh, media mudah terseret arus sensasionalisme atau kepentingan jangka pendek. Padahal, pembeda utama pers arus utama dengan lalu lintas informasi di media sosial adalah tanggung jawab etik dan disiplin verifikasi.
Lanskap media dalam satu dekade terakhir berubah drastis. Ratusan perusahaan media terverifikasi Dewan Pers, namun tidak sedikit yang berguguran akibat tekanan bisnis dan perubahan pola konsumsi informasi.
Penetrasi internet yang melampaui 70 persen populasi mendorong pergeseran sumber berita ke platform digital. Kecepatan kerap mengalahkan akurasi, algoritma lebih menentukan jangkauan dibandingkan kualitas. Dalam situasi ini, kepercayaan publik menjadi taruhan.
Tantangan berikutnya datang dari kecerdasan buatan. Teknologi tersebut membuka peluang efisiensi produksi konten, tetapi sekaligus memperbesar risiko misinformasi.
Wartawan dituntut menguasai verifikasi data digital, memahami keamanan siber, dan menerapkan etika penggunaan teknologi. Transformasi tidak bisa ditunda.
Pendidikan berkelanjutan, sertifikasi profesi, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset menjadi kebutuhan mendesak agar pers tidak tertinggal oleh gelombang inovasi.
Keterkaitan antara pers sehat dan ekonomi berdaulat bersifat langsung. Ekonomi yang kuat membutuhkan transparansi anggaran, akuntabilitas kebijakan, dan ruang kritik yang terjaga.
Bonus demografi hingga sekitar 2040 menghadirkan peluang besar, namun tanpa pengawasan dan kebijakan tepat, ia berpotensi menjadi beban sosial. Pers berperan memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.
Di daerah, peran tersebut bahkan lebih krusial. Media lokal menjadi penghubung kebijakan pusat dan realitas lapangan. Laporan mendalam dari daerah kerap membuka persoalan pelayanan publik yang luput dari perhatian nasional. Namun kemandirian ekonomi media lokal sering kali rapuh, terutama karena ketergantungan pada iklan pemerintah atau swasta.
Diversifikasi model bisnis—mulai dari langganan digital hingga kolaborasi konten—serta regulasi yang adil menjadi prasyarat menjaga independensi.
Literasi publik juga menjadi pilar penting. Pers tidak dapat bekerja sendiri menghadapi arus hoaks dan propaganda.
Program literasi media di sekolah dan komunitas harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Publik yang kritis akan mempersempit ruang disinformasi dan memperkuat kualitas demokrasi.
Sejarah menunjukkan pers Indonesia lahir dari keberanian dan komitmen kebangsaan. Tantangan hari ini bukan lagi sekadar pembungkaman fisik, melainkan polarisasi sosial dan kebisingan informasi.
Kritik terhadap kekuasaan adalah tanggung jawab konstitusional, sebagaimana dukungan terhadap kebijakan pro-rakyat merupakan bagian dari objektivitas. Pers berdiri di atas kepentingan publik, bukan kepentingan sempit.
Momentum HPN 2026 seharusnya menjadi titik konsolidasi. Penguatan ekosistem verifikasi nasional, dialog regulatif terkait transparansi algoritma platform digital, serta perluasan pelatihan jurnalisme investigatif dan data adalah agenda konkret yang perlu diwujudkan.
Kesejahteraan dan kesehatan mental wartawan pun harus menjadi perhatian, karena kualitas pers berbanding lurus dengan kualitas insan persnya.
Bangsa yang kuat membutuhkan informasi yang jernih. Ekonomi berdaulat memerlukan transparansi.
Pers yang sehat mensyaratkan komitmen kolektif dari negara, industri, dan masyarakat. Dua dekade menuju 2045 akan menjadi penentu. Pilihannya jelas: menjadikan pers sebagai pilar utama kemajuan, atau membiarkannya rapuh di tengah arus perubahan yang kian deras.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Akhmad Munir: Rock n' Roll dan langkah sunyi seorang jurnalis
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Kemiskinan NTB: Turun, tapi rentan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Di balik layar NTB Makmur Mendunia
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Bali dan Lombok: Gerbang wisata di bawah bayang Nipah
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menjaga pantai Mataram dari rob dan abrasi
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Membaca arah remitansi pekerja migran NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menguji batas legalisasi tambang rakyat di NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menata Udayana, Menata wajah kota
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Lakey Dompu dan gagalnya ruang aman bagi anak
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menakar arah keterbukaan informasi NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Alarm BPK dan ujian tata kelola NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Tragedi Sekotong dan retaknya nurani keluarga