Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menargetkan semua sekolah di kota ini pada pelaksanaan ujian nasional tahun 2020 sudah menggunakan sistem ujian nasional berbabis komputer (UNKB), karena dinilai lebih mudah dan aman.
"Kita akan usahakan ujian nasional tahun depan, sekolah tingkat SMP/sederajat 100 persen menggunakan UNBK. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis kertas pensil (UNKP)," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan wali kota di sela memantau kegiatan ujian nasional tingkat SMP/sederajat ke sejumlah sekolah yang menggunakan sistem UNBK dan UNKP, termasuk pantauan ujian nasional tingkat SD/sederajat.
Wali kota menilai, kegiatan UN dengan sistem UNBK lebih mudah dan aman dari berbagai indikasi adanya isu peredaran kunci jawaban, kebocoran soal serta masalah-masalah lainnya.
Karena itu, mulai dari sekarang pihak Dinas Pendidikan segera melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan UNBK disemua sekolah tahun depan.
Sedangkan, hambatan-hambatan yang mungkin ada seperti kekurangan unit komputer untuk pelaksanaan ujian akan dapat diatasi dengan berbagai cara, misalnya dengan meminjam unit komputer dari siswa bersangkutan.
"Kami tentu siap mendukung apa yang menjadi kebutuhan dari pihak sekolah, termasuk anggaran untuk pengadaan komputer dan infrastruktur lainnya," katanya.
Oleh karena itu, laporan jumlah sekolah dan kebutuhan-kebutuhan fasilitas pendukung UNBK harus segera dirincikan oleh pihak Kepala Dinas Pendidikan, agar pemerintah kota bisa menyiapkan perencanaan.
"Kalau masalah pendidikan, tetap menjadi prioritas pertama dan utama sebagai program unggulan Pemerintah Kota Mataram," kata wali kota.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali menyebutkan, dari 67 sekolah SMP dan madrasah negeri/swasta yang melaksanakan ujian nasional tahun ajaran 2018/2019, terdapat 46 sekolah menjadi pelaksana UNBK.
"Sisanya atau 21 sekolah yang masih menggunakan sistem UNKP terdiri atas 15 SMP negeri dan 6 SMP swasta. Sementara untuk madrasah, rata-rata semua sudah menggunakan UNBK," katanya.
Fatwir mengatakan, madrasah lebih dulu 100 persen menerapkan UNBK, karena mereka berada di bawah yayasan sehingga memiliki berbagai kemudahan dalam menentukan kebijakan.
"Kita akan usahakan ujian nasional tahun depan, sekolah tingkat SMP/sederajat 100 persen menggunakan UNBK. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis kertas pensil (UNKP)," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan wali kota di sela memantau kegiatan ujian nasional tingkat SMP/sederajat ke sejumlah sekolah yang menggunakan sistem UNBK dan UNKP, termasuk pantauan ujian nasional tingkat SD/sederajat.
Wali kota menilai, kegiatan UN dengan sistem UNBK lebih mudah dan aman dari berbagai indikasi adanya isu peredaran kunci jawaban, kebocoran soal serta masalah-masalah lainnya.
Karena itu, mulai dari sekarang pihak Dinas Pendidikan segera melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan UNBK disemua sekolah tahun depan.
Sedangkan, hambatan-hambatan yang mungkin ada seperti kekurangan unit komputer untuk pelaksanaan ujian akan dapat diatasi dengan berbagai cara, misalnya dengan meminjam unit komputer dari siswa bersangkutan.
"Kami tentu siap mendukung apa yang menjadi kebutuhan dari pihak sekolah, termasuk anggaran untuk pengadaan komputer dan infrastruktur lainnya," katanya.
Oleh karena itu, laporan jumlah sekolah dan kebutuhan-kebutuhan fasilitas pendukung UNBK harus segera dirincikan oleh pihak Kepala Dinas Pendidikan, agar pemerintah kota bisa menyiapkan perencanaan.
"Kalau masalah pendidikan, tetap menjadi prioritas pertama dan utama sebagai program unggulan Pemerintah Kota Mataram," kata wali kota.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali menyebutkan, dari 67 sekolah SMP dan madrasah negeri/swasta yang melaksanakan ujian nasional tahun ajaran 2018/2019, terdapat 46 sekolah menjadi pelaksana UNBK.
"Sisanya atau 21 sekolah yang masih menggunakan sistem UNKP terdiri atas 15 SMP negeri dan 6 SMP swasta. Sementara untuk madrasah, rata-rata semua sudah menggunakan UNBK," katanya.
Fatwir mengatakan, madrasah lebih dulu 100 persen menerapkan UNBK, karena mereka berada di bawah yayasan sehingga memiliki berbagai kemudahan dalam menentukan kebijakan.