Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan proyek kereta gantung yang melintasi Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani di Pulau Lombok masih dalam proses pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di pemerintah pusat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Didik Mahmud mengakui saat ini proyek kereta gantung Rinjani masih dalam proses Amdal di pemerintah pusat.
"Dokumen lingkungan itu kewenangan pusat," ujarnya di Mataram, Selasa (5/5).
Ia menepis bahwa lambatnya kelanjutan proyek kereta gantung tersebut lantaran ada penolakan oleh daerah. Padahal, menurutnya keputusan akhir kelanjutan proyek tersebut ada di tangan pemerintah pusat.
"Kita tidak boleh menolak investor. Kalau mereka bisa tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya adalah dokumen lingkungan dan kewenangan itu pusat," tegas Didik.
Menurut dia, apabila investor sudah memperoleh persetujuan dari pusat maka tentu ada kajian-kajian yang akan dilakukan oleh pusat, apakah disetujui atau ditolak.
"Keputusan izin lingkungan berada di tingkat pemerintah pusat. Pusat yang memberikan persetujuan lingkungan dengan alasan-alasan pemberian izin. Pusat biasanya melakukan kajian untuk menjelaskan mengapa suatu izin diperbolehkan atau ditolak," terangnya.
Didik mengatakan kerangka acuan (KA) pembangunan kereta pernah di bahas di Jakarta. Namun oleh pusat ditolak. Meski demikian, dirinya tidak mengetahui apa alasan penolakan tersebut.
Baca juga: Rinjani dan mimpi kereta yang menggantung di langit
"Di dalam dokumen Amdal itu ada tiga dokumen yang harus dipenuhi, yakni dokumen kerangka acuan, rencana pengelolaan lingkungan hidup (Amdal), dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL)," ucapnya.
Selain dokumen lingkungan, investor juga harus menyiapkan dokumen Detail Engineering Design (DED). Hal ini penting untuk disiapkan oleh investor sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan.
"Adanya DED memberikan dasar konkret sehingga penyusunan Amdal menjadi lebih mudah dan terstruktur. Dengan DED sebagai dasar, proses evaluasi di pusat diperkirakan berjalan lebih lancar," ucap Didik.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Membaca ulang arah kereta gantung Rinjani
Oleh karena itu, ia menambahkan sepanjang seluruh persyaratan izin lingkungan dipenuhi tentu kereta gantung tersebut berjalan.
"Investasi dimungkinkan asalkan semua persyaratan izin lingkungan dipenuhi," katanya.
Diketahui proyek kereta gantung Rinjani ini di bawah kendali PT Indonesia Lombok Resort (ILR) selaku investor. Pembangunan ini berada di kawasan hutan Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah yang akan menelan biaya hingga Rp6,7 triliun.
Humas PT ILR, Ahui mengatakan pembahasan dokumen Amdal tinggal menunggu arahan pusat. Selain fokus pembahasan Amdal, timnya saat ini tengah mempersiapkan perubahan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) ke Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diajukan ke Kementerian Kehutanan.