Terkait kasus Meikarta, KPK kembali panggil Ahmad Heryawan sebagai saksi
Jumat, 20 September 2019 10:53 WIB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2019). (ANTARA FOTO/Benardy Ferdiansyah)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat kembali memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Aher dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK).
"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IWK hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta.
Sebelumnya, Aher telah diperiksa oleh KPK pada Selasa (27/8). Saat itu, Aher mengaku dikonfirmasi soal rekomendasi izin pembangunan proyek Meikarta di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar.
"Ditanya tentang BKPRD, ditanya fungsinya saya katakan fungsinya adalah memberi rekomendasi atas izin atau nonizin sebelum izin tersebut diproses lebih lanjut lebih lanjut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," ucap Aher usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/8).
Baca juga: KPK panggil Deddy Mizwar terkait kasus suap Meikarta
Untuk diketahui, tersangka Iwa meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jabar. Permintaan tersebut diteruskan pada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan.
Beberapa waktu kemudian pihak Lippo Cikarang menyerahkan uang pada Neneng Rahmi. Kemudian pada Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka Iwa dengan total Rp900 juta terkait pengurusan RDTR di Provinsi Jabar.
Selain Iwa, KPK pada Senin (29/7) juga telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara kasus Meikarta tersebut.
Untuk tersangka Iwa, KPK telah menahan yang bersangkutan pada Jumat (30/8). Sementara tersangka Bartholomeus belum dilakukan penahanan.
Aher dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK).
"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IWK hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta.
Sebelumnya, Aher telah diperiksa oleh KPK pada Selasa (27/8). Saat itu, Aher mengaku dikonfirmasi soal rekomendasi izin pembangunan proyek Meikarta di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar.
"Ditanya tentang BKPRD, ditanya fungsinya saya katakan fungsinya adalah memberi rekomendasi atas izin atau nonizin sebelum izin tersebut diproses lebih lanjut lebih lanjut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," ucap Aher usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/8).
Baca juga: KPK panggil Deddy Mizwar terkait kasus suap Meikarta
Untuk diketahui, tersangka Iwa meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jabar. Permintaan tersebut diteruskan pada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan.
Beberapa waktu kemudian pihak Lippo Cikarang menyerahkan uang pada Neneng Rahmi. Kemudian pada Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka Iwa dengan total Rp900 juta terkait pengurusan RDTR di Provinsi Jabar.
Selain Iwa, KPK pada Senin (29/7) juga telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara kasus Meikarta tersebut.
Untuk tersangka Iwa, KPK telah menahan yang bersangkutan pada Jumat (30/8). Sementara tersangka Bartholomeus belum dilakukan penahanan.
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor : Masnun
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Menebar kasih Natal, Aruna Senggigi wujudkan kepedulian sosial untuk panti asuhan
30 December 2025 13:05 WIB
Aruna Senggigi bantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat
30 December 2025 12:59 WIB
Hotel Aruna Senggigi raih dua penghargaan kompetisi kuliner dan mixology 2025
24 November 2025 12:48 WIB
Masuk ke dunia hutan ajaib, Pengalaman perayaan tahun baru tak terlupakan di Aruna Senggigi Lombok
11 November 2025 17:26 WIB
Hotel Aruna Senggigi sajikan promo kuliner dan pertunjukan budaya dengan harga terjangkau
21 October 2025 19:25 WIB
Perkenalkan Batik Sasambo, Aruna Senggigi hadirkan aktivitas budaya untuk tamu
07 October 2025 16:12 WIB
Liburan nyaman di Aruna Senggigi Lombok, hotel ramah anak di tepi Pantai Senggigi
22 September 2025 8:09 WIB
Terpopuler - Hukum
Lihat Juga
Inspektorat Situbondo Jatim menyerahkan dokumen dana desa ke kejaksaan
05 January 2024 5:20 WIB, 2024
Pengamat menyesalkan TNI AD tak koordinasi ke polisi terkait relawan Ganjar
05 January 2024 5:17 WIB, 2024
Polres Sukabumi Jabar menangkap pemuda penganiaya perempuan di bawah umur
05 January 2024 5:08 WIB, 2024
Kemen PPPA koordinasi mengkawal penanganan kekerasan seksual guru ngaji
03 January 2024 20:30 WIB, 2024
Polda NTB sebut pemberantasan aksi TPPO masih jadi atensi tahun 2024
03 January 2024 20:06 WIB, 2024
Polda NTB ungkap kepastian hukum kasus penipuan investasi WN Prancis
03 January 2024 18:06 WIB, 2024