Mataram (ANTARA) - Meninggalnya pasien yang dinyatakan positif asal Kelurahan Dasan Agung menimbulkan beragam spekulasi dan mempertanyakan keseriusan pemerintah Kota Mataram dalam menerapkan PCBL.
Saya melihat ada inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Sehingga terlihat tidak serius dan setengah hati.
Contoh kasus misalkan, pasien positif pertama yang meninggal inisial "J" jauh sebelum dinyatakan positif sudah menggunakan standar Covid-19 dalam proses pemakamannya. Tetapi untuk pasien inisial "S" tidak demikian. Dia dimakamkan dengan cara biasa oleh masyarakat setempat tanpa protokol Covid-19 seperti pasien "J".
Ini saya bilang sangat aneh. Sehingga terjadi gejolak di tengah masyarakat. Khususnya gejolak di keluarga almarhum "S".
Dalam kasus lain misalnya. Pasien dinyatakan positif. Tapi dalam rentang waktu yang cukup lama menjalankan rapid test dan swab tidak ada koordinasi pihak Rumah Sakit Kota dengan Kepala Lingkungan setempat.
Bagaimana mau mencegah kalau koordinasi saja tidak jalan. Alhasil harus banyak orang yang di tracking dan sebagainya.
Oleh karena itu, Walikota Mataram yang menjadi Ketua Gugus Tugas harus melakukan evaluasi terhadap garis koordinasi dan komunikasi dalam program PCBL ini.
Jangan orientasinya hanya pada pengadaan barang saja. Sehingga melupakan hal yang substansial seperti koordinasi dan komunikasi ini.
"Katanya mau mencegah, tetapi malah menambah masalah". Sesalku.
Mataram, 3 juni 2020
Johan Rahmatulloh
Kepala Lingkungan Gapuk Selatan
