DPRD NTB mendukung pembangunan jalur kereta api di Pulau Sumbawa

Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, H Ruslan Turmuzi mendukung pembangunan jalur kereta api di Pulau Sumbawa oleh Pemerintah Provinsi NTB.

"Untuk mencapai sesuatu itu memang harus punya impian dan jalur kereta api ini realistis," ujarnya di Mataram, Rabu.

Baca juga: NTB berencana membangun jalur kereta api di Pulau Sumbawa

Menurut anggota Komisi IV DPRD NTB Bidang Infrastruktur dan Pembangunan ini, pembangunan jalur kereta api di pulau tersebut sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan serta mendukung pariwisata di lima kabupaten kota yang ada di daerah itu. Bahkan, dengan keberadaan jalur kereta api tersebut, lanjut Ruslan, dapat menunjang rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

"Kita tahu, jarak tempuh antara Sumbawa sampai Bima itu sangat jauh atau kurang lebih hampir 700 kilometer. Bayangkan, jauhnya. Tetapi kalau ada kereta api maka efisiensi waktu yang selama ini menjadi kendala bisa diperpendek," jelas politisi PDIP tersebut.

Ruslan mengakui, meski rencana pembangunan jalur kereta api tersebut baru berupa wacana, kenapa tidak hal itu bisa menjadi pemicu untuk bisa diwujudkan. Oleh karena itu, pihaknya berharap masyarakat juga mendukung rencana Pemerintah Provinsi NTB itu.

"Jadi jangan melihatnya sekarang atau tidak ada anggaran, tapi coba pikirkan 5 atau 10 tahun kedepan manfaat atau keuntungan yang bisa kita petik dari adanya jalur kereta api tersebut. Karena apa, ada tiga yang belum kita miliki di NTB dalam mendukung roda pembangunan, apa itu kereta api, jalan bypass dari Pelabuhan Lembar sampai Pelabuhan Kayangan dan jalan tol," terang Ruslan Turmuzi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB berencana akan membangun jalur kereta api di Pulau Sumbawa.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, H Lalu Bayu Windia mengatakan, pembangunan jalur kereta api itu untuk efisiensi waktu dan menghubungkan konektivitas moda transportasi di pulau terbesar di NTB itu.

"Kalau dari sisi jarak 500 km itu layak, kalau di bawah 500 km itu cukup transportasi darat, seperti bus. Tapi seperti apa kita perlu hitung. Makanya kita perlu survei dulu," ujarnya.

Ia menjelaskan, rencana jalur kereta api tersebut akan di bangun mulai dari Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat sampai Sape di Kabupaten Bima. Sehingga, jika ini bisa terlaksana maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kabupaten kota di Pulau Sumbawa.

"Pembangunan ini untuk efisiensi jarak tempuh. Karena jarak Poto Tano sampai Sape itu lebih 560 km," terang Bayu.

Menurut Bayu, bila rencana ini terwujud, maka pembangunan jalur kereta api tersebut akan sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan membangun jalur kereta api di seluruh wilayah Indonesia.

"Jadi nanti ini inline dengan rencana pemerintah pusat yang akan membangun jalur kereta api di Indonesia," jelas mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB ini.

Disinggung kapan survei tersebut akan dilakukan. Bayu menegaskan kemungkinan baru bisa dilakukan tahun 2021. Sedangkan, untuk biayanya sendiri, Bayu menyatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk jalur kereta api tersebut tergantung dari hasil survei yang nantinya dilakukan.

"Kalau untuk anggaran yang dibutuhkan kita belum tahu, karena nanti semua tergantung dari hasil survei. Apalagi prosesnya juga masih panjang. Yang jelas kita rencanakan dulu siapa tahu dengan telah kita berencana ini kedepan bisa menjadi terwujud," katanya.