Mataram, 25/3 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) mengarahkan dana pelayanan publik atau Public Service Obligation untuk perusahaan-perusahaan negara, ke daerah kepemimpinannya.
"Kami harapkan pemerintah pusat mengarahkan dana PSO BUMN ke wilayah Indonesia timur seperti NTB, yang selama ini kurang diminati," katanya dalam pertemuan koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof DR Amida S Alisjahbana, di Mataram, Jumat.
Pertemuan koordinasi itu juga dihadiri para bupati dan wali kota di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pejabat terkait lainnya.
Direktur Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) Richard Manning, dan sejumlah pejabat Kantor Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy (ANTARA) di Mataram, juga menghadiri pertemuan itu karena ada penandatanganan kesepakatan bersama tentang program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
Permintaan Gubernur NTB itu mengemuka setelah para bupati/wali kota dan pejabat lainnya menanggapi penjelasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, tentang rencana pembangunan nasional.
Salah satu program pembangunan yang dikedepankan Kepala Bappenas itu yakni percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pemantapan tata kelola dan sinergi pusat-daerah.
Umumnya para kepala daerah itu menyayangkan jumlah anggaran pusat yang relatif terbatas untuk NTB, jika dibandingkan dengan daerah lainnya, meskipun NTB juga merupakan daerah potensial di berbagai bidang.
Gubernur NTB periode 2008-2013 yang juga mantan anggota Komisi X DPR itu mengulang kembali penjelasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang pengalokasian anggaran pembangunan baik melalui APBN maupun APBD dan dana-dana lainnya.
"Dana APBN cukup banyak, tetapi daerah Indonesia Timur kurang mendapat perhatian. Selain APBN ada juga dana PSO yang bisa diarahkan ke sini (NTB, Red)," ujar Majdi.
Namun, permintaan Gubernur NTB itu tidak langsung ditanggapi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu.
Hingga pertemuan koordinasi yang berlangsung lebih dari dua jam itu berakhir, tanggapan atas permintaan gubernur tersebut belum juga disampaikan ke publik.
Menteri pun langsung meninggalkan Pendopo Gubernur NTB, tempat berlangsungnya pertemuan koordinasi, sesaat setelah pertemuan tersebut berakhir. (*)
