Mataram (ANTARA) - Juru Bicara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Dedi Irawan mengungkapkan bahwa harga sewa lahan per kaveling di areal PT Gili Trawangan Indah (GTI) sekitar Rp800 juta hingga Rp1 miliar.
"Harga sewa lahan di sana beragam, mulai dari Rp800 juta sampai ada yang tembus Rp1 miliar. Itu harga sewa per tahun," kata Juru Bicara Kejati NTB di Mataram, Kamis.
Dedi mengatakan, terungkapnya harga sewa menyewa lahan kaveling di areal PT GTI yang memiliki total luas lahan sekitar 65 hektare itu berdasarkan hasil pendataan lapangan. Proses dalam sewa menyewa tersebut diduga berjalan tidak resmi, tanpa melalui dasar hukum atau legalitas sah dari pihak pemerintah.
Pendataan ini dijelaskan Dedi, bagian dari upaya kejaksaan dalam proses penyelidikan kasus yang mengindikasikan adanya pidana dalam pengelolaan di areal yang kini menjadi salah satu kawasan wisata andalan NTB tersebut.
Data terkait kebutuhan penyelidikannya itu telah diamankan. Kini jaksa tinggal menunggu sikap kooperatif dari para pihak yang diundang untuk memberikan keterangan.
Dugaan sewa menyewa dan jual beli lahan muncul sejak masyarakat menguasai lahan di kawasan wisata tersebut. Dugaan penguasaan lahan terjadi secara masif dan ilegal sejak PT GTI mengantongi surat kontrak produksi.
Kerja sama pengelolaan lahan dengan luas mencapai 65 hektare tersebut tertuang dalam kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT GTI di tahun 1998.
Pada kondisi yang ada saat ini, di areal seluas 65 hektare tersebut terdapat bangunan permanen yang sebagian besar menjadi ladang bisnis masyarakat penunjang pariwisata.
Kondisi ini pun sebelumnya sudah dipahami pihak kejaksaan ketika menerima amanah sebagai jaksa pengacara negara (JPN) dari Pemprov NTB untuk menyelamatkan aset di kawasan wisata yang diperkirakan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah hingga triliunan rupiah.
Berita Terkait
Kejati NTB terima kajian teknis Undip terkait kasus korupsi Sintung Park
Kamis, 4 April 2024 14:32
Kejati NTB gandeng BPKP audit dugaan korupsi dana KUR BSI
Kamis, 28 Maret 2024 17:10
Kejati NTB siap kawal tiga paket proyek infrastruktur kelistrikan
Senin, 25 Maret 2024 16:31
Kejati tangani kasus korupsi penyaluran dana bantuan poktan BSI di NTB
Senin, 25 Maret 2024 15:50
Kejati NTB ajukan kasasi terkait putusan banding Po Suwandi
Jumat, 8 Maret 2024 19:31
Kejati klarifikasi LIFT terkait pinjaman Rp14 miliar Bank NTB Syariah
Jumat, 1 Maret 2024 17:22
Kejati panggil debitur Bank NTB Syariah
Kamis, 29 Februari 2024 15:22
Kejati NTB: Berkas perkara rudapaksa Brigadir TO sudah lengkap
Kamis, 29 Februari 2024 15:20