Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,39 triliun pada tahun anggaran (TA) 2023 untuk mendukung rencana dan program prioritas. "Masih terdapat rencana prioritas Kemenlu yang membutuhkan dukungan tambahan anggaran sebesar Rp1,39 triliun," kata Sekretraris Jenderal (Sekjen) Kemenlu Cecep Herawan dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.
Cecep Herawan menjelaskan bahwa penambahan anggaran itu untuk digital layanan kekonsuleran, ASEAN creative economy business summit, kampanye trade tourism and invesment, baik untuk kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika, maupun Eropa.
Selain itu, dukungan perundingan lintas batas, peningkatan kapasitas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) melalui penguatan dan pengembangan aplikasi safe travel serta dukungan market intelligence.
Baca juga: Indonesia mengangkat kesetaraan akses dan distribusi vaksin di G20
Cecep mengatakan bahwa pagu indikatif Kemenlu TA 2023 sebesar Rp8,62 triliun atau lebih rendah daripada usulan sebesar Rp10,28 triliun. Namun, penetapan pagu TA 2023 lebih besar daripada tahun anggaran 2022 sebesar Rp8,04 triliun.
Ia menyampaikan terima kasih karena adanya kenaikan sebesar Rp7,15 persen atau sekitar Rp580 miliar. Dijelaskan pula bahwa pada anggaran tahun 2023 didistribusikan untuk lima program, yakni dukungan manajemen.
Selain itu, kata Cecep, penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional, perlindungan WNI di luar negeri serta pelayanan publik, peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama multilateral, serta diplomasi dan kerja sama internasional.
Berita Terkait
Anggota DPR Rachmat Hidayat menentang pembuangan limbah radioaktif ke laut
Sabtu, 27 April 2024 14:53
Komisi IX DPR mengajak warga ciptakan lingkungan bersih cegah DBD
Rabu, 24 April 2024 20:17
DPR sinergi dengan pemerintah mendukung Indonesia Re
Rabu, 24 April 2024 5:06
Anggota DPR menilai Hari Kartini momentum perempuan kembangkan diri
Minggu, 21 April 2024 19:29
Pengamat : DPR-Pemerintah harus sahkan RUU perampasan aset jadi UU
Rabu, 17 April 2024 22:21
DPR AS sahkan RUU berkaitan Iran sebagai balasan serangan ke Israel
Rabu, 17 April 2024 8:06
Anggota DPR harap tata kelola pertambangan timah diperbaiki
Selasa, 16 April 2024 17:42
Anggota DPR ingatkan pekerja melapor jika tidak terima THR
Jumat, 5 April 2024 16:09