DPR minta pemerintah respons usaha Pertashop

id Pertashop,Pertamax,Pertalite,BBM nonsubsidi,BBM subsidi,DPR RI,Komisi VII DPR,Hendrik Sitompul

DPR minta pemerintah respons usaha Pertashop

Pertashop di Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat, memudahkan warga untuk mendapatkan BBM jenis pertamax dengan harga yang sama dengan SPBU.(ANTARA POTO/Ahmad Fikri). (Ahmad Fikri)

Jakarta (ANTARA) -

Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul meminta pemerintah segera merespons usaha Pertashop yang mati suri akibat ditinggalkan pembeli yang lebih memilih BBM murah karena perbedaan harga Pertamax dan Pertalite yang tinggi.

Selisih harga Pertamax dengan Pertalite sekitar Rp5.000 per liter berdampak terhadap bisnis Pertashop sebagai lembaga penyalur resmi berskala kecil yang menyediakan BBM nonsubsidi dan produk lain dari Pertamina di daerah yang jauh dari SPBU.

"Masalah Pertashop ini sangat serius. Tolong pemerintah merespons cepat," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Kamis. Hendrik menuturkan usaha Pertashop banyak dikelola oleh masyarakat kecil. Mereka meminjam uang dari bank untuk membangun Pertashop.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan bahwa konsumsi Pertamax anjlok hingga 20 persen akibat konsumen BBM nonsubsidi beralih membeli BBM bersubsidi. Saat ini, harga jual Pertamax Rp12.500 per liter, sedangkan harga jual Pertalite Rp7.650 per liter.
Sampai 31 Mei 2022, angka konsumsi Pertalite telah mencapai 50,74 persen atau sebanyak 11,69 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan APBN sebesar 23,04 juta kiloliter. Pemerintah mengambil langkah penambahan kuota Pertalite agar kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi di dalam negeri bisa terpenuhi hingga akhir tahun ini.

Baca juga: Berkomitmen salurkan energi hingga pelosok negeri, Pertamina operasikan 56 titik BBM Satu Harga di Jatimbalinus