Mataram, 18/11 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi, menginstruksikan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan target realistis dalam rancangan APBD 2012, agar tidak terkesan membuat program yang muluk-muluk namun jauh dari realisasi.

  "Pak Gubernur menekankan target realistis pada APBD 2012, saat pertemuan koordinasi dengan para anggota DPRD NTB dan pimpinan SKPD jajaran Pemprov NTB, di Pendopo Gubernur, Kamis (17/11) malam," kata Kabag Humas dan Protokoler Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Moh Faozal, di Mataram, Jumat.

  Faozal mengatakan, dalam pengajuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga Kebijakan Umum Anggaran (KUA) beserta dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai naskah awal rancangan APBD 2012, anggaran belanja langsung lebih diprioritaskan untuk berbagai program unggulan. 

  Akibatnya, banyak dana yang tersedot ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan program unggulan tersebut, dan berdampak pengurangan yang cukup signifikan pada anggaran SKPD non-unggulan.

  Dalam PPAS yang disusun Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, anggaran untuk program unggulan meningkat sangat signifikan, yang berakibat pengurangan anggaran untuk SKPD no-unggulan sekitar 20-30 persen dari jatah tahun lalu.  

  "Ada kekhawatiran Pak Gubernur, prioritas program unggulan itu justru melahirkan rencana kerja yang tidak realistis atau muluk-muluk. Makanya, diinstruksikan agar mengutamakan program yang realistis," ujarnya.

  Program unggulan dimaksud antara lain percepatan infrastruktrur jalan dan lanjutan program unggulan 3A (Absano, Akino dan Adono), serta agribisnis sapi, jagung dan rumput laut (pijar).

  Absano merupakan akronim dari angka buta aksara nol, Adono akronim dari angka "drop out" nol, dan Akino akronim dari angka kematian ibu nol.

  Program unggulan lainnya yakni Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012, menciptakan 2.000 koperasi berkualitas dan 100.000 wirausaha baru.

  "Saat ini, DPRD NTB dan para pimpinan SKPD tengah menelaah PPAS sebagai naskah awal rancangan APBD 2012 untuk dibawa ke sidang paripurna. Diharapkan, instruksi gubernur agar menetapkan program realistis ditindaklanjuti," ujarnya.

  Struktur APBD NTB 2012 yang tengah ditelaah itu totalnya mencapai Rp1,76 triliun lebih, yang dirinci menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp1,748 triliun lebih dan anggaran belanja sebesar Rp1,733 triliun lebih.

  Sumber pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

  Rinciannya, PAD direncanakan Rp691,389 miliar lebih, yang bersumber dari penerimaan dari pajak daerah sebesar Rp485,077 miliar lebih, hasil retribusi daerah sebesar Rp10,96 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp71,425 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp123,922 miliar lebih.

  Sementara dana perimbangan direncanakan sebesar Rp1,045 triliun lebih, yang bersumber dari dana hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp182,098 miliar lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp809,617 miliar lebih, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp53,326 miliar lebih.

  Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp12 miliar, yang bersumber dari pendapatan dana hibah.

  Untuk anggaran belanja daerah akan diperuntukan bagi belanja pegawai (aparatur) dan belanja pembangunan serta belanja lain-lain sebesar Rp1,733 triliun lebih, terdiri dari belanja langsung yang direncanakan sebesar Rp976,764 miliar lebih, dan belanja tidak langsung yang direncanakan sebesar Rp756,668 miliar lebih.

  Belanja tidak langsung direncanakan untuk belanja pegawai sebesar Rp477,32 miliar lebih, belanja subsidi sebesar Rp1,25 miliar, belanja hibah sebesar Rp136,61 miliar lebih, belanja bantuan sosial sebesar Rp72 miliar, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar Rp200 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar Rp79,578 miliar lebih, dan belanja tidak langsung lainnya sebesar Rp10 miliar.

  Belanja langsung direncanakan untuk belanja pegawai sebesar Rp35,71 miliar lebih, belanja barang dan jasa sebesar Rp283,931 miliar lebih, belanja modal sebesar Rp437,027 miliar lebih. Belanja langsung diprediksi surplus Rp15 miliar.

  Untuk pembiayaan daerah, direncanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp12 miliar yang bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp11 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp1 miliar.

  Sementara pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan juga Rp12 miliar, yang bersumber dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. (*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026