"Pak Kadivre Bulog NTB telah menemui Gubernur NTB dan menyampaikan rencana itu," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Husnanidiaty Nurdin, di Mataram, Jumat, sesaat setelah Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog NTB Rusdianto, menemui Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.
Ia mengatakan, rencana pasokan beras dari Jawa Timur untuk NTB itu murni untuk memenuhi kebutuhan beras di gudang Bulog NTB, karena serapan beras petani relatif minim meskipun NTB surplus beras.
Petani NTB lebih banyak menjual kepada kalangan pengusaha yang bersedia membeli dengan harga jauh diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
"Jadi, bukan beras kurang di NTB, hanya serapan Bulog yang minim sehingga ketersediaan di gudangnya kurang. Akibatnya, terpaksa datangkan dari Jawa Timur," ujar Husnanidiaty.
Pada pertengahan Desember 2011, Pemprov NTB mendapat laporan akan ada pasokan beras impor dari Vietnam sebanyak 10 ribu ton.
Sebanyak 4.600 ton beras impor yang hendak dipasok ke wilayah NTB untuk tahap pertama pada 29 Desember 2011, namun dialihkan ke Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, karena adanya penolakan Gubernur NTB.
Bagi Bulog, pasokan beras impor itu untuk mencukupi kebutuhan beras di gudangnya, termasuk untuk kepentingan distribusi beras untuk warga miskin (raskin), karena petani cenderung menjual beras dan padi hasil panennya ke pengusaha yang mau membeli diatas HPP.
Pembelian beras petani oleh bulog itu mengacu kepada HPP sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, tertanggal 29 Desember 2009 yang mulai berlaku 1 Januari 2010 hingga kini.
Untuk pembelian Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp2.640/kilogram, GKP di penggilingan sebesar Rp2.685/kilogram, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp3.300/kilogram, GKG di gudang bulog sebesar Rp3.345/kilogram, dan harga beras di gudang bulog sebesar Rp5.060/kilogram.
HPP itu merupakan harga yang berlaku saat beras petani dimasukkan ke gudang bulog oleh para pedagang pengumpul atau mitra kerja bulog yang juga membeli dari petani produsen dengan harga sedikit lebih rendah dari HPP.
Disisi lain, Kementerian Koordinator (Kemenko) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menyurati Bulog yang tembusannya diterima Pemprov NTB, agar menyalurkan raskin jatah bulan Januari dan Februari 2012 pada bulan Januari 2012.
Penyaluran raskin diawal 2012 itu dipercepat karena beralasan petani pada tenggang waktu itu tengah mengalami musim paceklik, dan adanya cuaca buruk yang memengaruhi ketersediaan stok pangan.
Surat resmi Kemenko Kesra itu ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Adang Setiana, tertanggal 6 Januari, atau sepekan setelah Gubernur NTB menolak pasokan 4.600 ton beras impor tahap pertama untuk NTB itu.
Dengan demikian, stok beras pemerintah di gudang Bulog NTB pada posisi akhir Desember 2011 yang mencapai 20 ribu ton itu, tergolong sedikit setelah jatah raskin untuk bulan Januari dan Februari 2012 disalurkan.
Jatah raskin untuk NTB mencapai 8.500 ton sebulan, sehingga akan mencapai 17 ribu ton untuk jatah dua bulan. Sisa stok beras setelah itu hanya tinggal 3.000 ton, sementara musim panen padi baru akan terjadi pada akhir Februari 2012 dalam skala kecil. Panen skala besar baru akan terjadi di akhir Maret.
Kuota raskin untuk NTB masih menggunakan kuota 2011 yakni sebanyak 100.670.400 kilogram untuk 559.280 rumah tangga sasaran (RTS), yang akan disalurkan melalui 916 titik distribusi atau 916 desa pada 116 kecamatan yang menyebar di 10 kabupaten/kota di wilayah NTB.
Setiap RTS mendapat jatah 15 kilogram per bulan dengan harga tebus sebesar Rp1.600 per kilogram di titik distribusi. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
