Denpasar (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Denpasar melalui PLT Kepala Dinas Tri Indarti menyatakan dukungannya terkait pembangunan rumah sakit dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sanur, Denpasar, Bali.
"Untuk Kawasan Ekonomi Khusus di Sanur terkait pembangunan rumah sakit kami dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar sangat mendukung. Nanti peruntukannya karena saat ini mungkin banyak warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri jadi kedepannya tidak perlu lagi," kata Tri di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan bahwa proyek ini dikomandoi langsung oleh pemerintah pusat, sehingga pihaknya masih menunggu arahan. Namun demikian, dikatakan Tri proses pengurusan dokumen-dokumen penting telah dikerjakan, kemudian pembangunan diperkirakan akan berjalan secara bertahap.
"Dari konsep dan semuanya dari pusat, nanti akan menyerap tenaga dari Bali, luar Bali dan luar Indonesia. Mungkin Bu Kadis sebelumnya sudah meninjau karena ini semuanya pusat yang urus sampai dengan perizinan dan lainnya," ujar Tri kepada media di Bali.
Baca juga: Dinkes Lombok Tengah tingkatkan kapasitas petugas surveilans COVID-19
Baca juga: Dinkes Mataram mencatat kasus DBD capai 385
Di dalam infrastruktur kesehatan yang rencananya di bangun di lahan sekitar kawasan Grand Inna Bali Beach itu kabarnya tak hanya berisi rumah sakit. Bangunan tersebut bersifat komprehensif sehingga tak hanya aspek kesehatan namun turut mendongkrak pariwisata hingga ekonomi Bali.
"Dengan ini Indonesia jadi ada rumah sakit yang setara juga dengan rumah sakit yang di luar negeri. Ini tentunya akan membawa dampak yang bagus untuk Kota Denpasar karena selain rumah sakit, di sana juga disiapkan fasilitas-fasilitas hotel hingga MICE," kata Tri Indarti.
Sementara itu, pada Jumat (22/7) kemarin usulan pembangunan KEK Sanur telah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional KEK yang diketuai Menko Airlangga Hartarto. Airlangga juga menyebut total lahan yang diusulkan adalah 41,37 hektare dengan investasi sebesar Rp10,2 triliun.
