DPR sebut penurunan harga BBM nonsubsidi selaras minyak dunia

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengapresiasi keputusan PT Pertamina (Persero) yang menurunkan harga tiga jenis BBM nonsubsidi yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, karena selaras dengan kontraksi nilai harga minyak dunia.

"Saya rasa ini keputusan yang tepat, karena harga minyak dunia terus turun sejak Juni 2022 lalu, dari semula yang harganya mencapai 120 dolar AS per barel menjadi mendekati harga sebesar 90 dolar per barel," katanya dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Apalagi, menurut dia, sejauh pengamatannya, Pertamina belum pernah menurunkan harga BBM umum nonsubsidi seperti ini. Mulyanto menyebut artinya penurunan harga minyak dunia sejak Juni 2022 mulai membawa angin segar bagi Indonesia.

Ia berpendapat bahwa logika yang sama bisa berlaku untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Kedua jenis BBM itu, ujar dia, tidak memiliki urgensi untuk dinaikkan di tengah menurunnya harga minyak dunia. "Sekarang ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menata secara struktural persoalan distribusi BBM bersubsidi agar semakin tepat sasaran," katanya.

Menurut Mulyanto, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi kepada pengguna mobil mewah tetap penting, agar anggaran negara semakin efisien dan pemberian subsidi BBM benar-benar memenuhi rasa keadilan, yakni hanya diberikan untuk masyarakat yang tidak mampu.

Baca juga: DPR dukung Permentan 10 Tahun 2022 terkait HET pupuk subsidi
Baca juga: Subsidi BBM Rp195,6 triliun berpotensi dibayarkan di 2023

Harga Pertamax Turbo per 1 September 2022 turun menjadi Rp15.900 per liter dari sebelumnya Rp17.900 per liter. Kemudian, harga solar Dexlite turun menjadi Rp17.100 per liter dari Rp17.800 per liter, serta harga Pertamina Dex turun menjadi Rp 17.400 per liter dari Rp 18.900 per liter pada periode Agustus 2022.

Sebelumnya, mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) ditujukan untuk jangka panjang dan bukan hanya untuk beberapa tahun ke depan saja. "(Penyesuaian harga BBM) ini tidak bisa dilihat dari satu periode presiden, namun jangka panjang yang berkelanjutan," ujarnya.

Ia mengatakan subsidi BBM lebih baik agar direalokasikan untuk kebutuhan yang lebih produktif, seperti pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT), sehingga bisa mengurangi ketergantungan akan energi fosil, sekaligus memaksimalkan potensi sumber daya alam di Indonesia "Sudah separuh kebutuhan BBM kita impor, sementara ada potensi EBT yang belum tereksplorasi, itu yang mungkin bisa dimaksimalkan untuk masa depan," ujarnya.

Sedangkan, untuk jangka pendek, menurut Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 itu, penyesuaian harga BBM yang terpenting untuk menyelamatkan postur APBN terlebih dahulu.