Mataram, 11/10 (ANTARA) - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) menggagendakan kunjungan lapangan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dijadwalkan 18 Oktober 2012.
"Sesuai surat resmi dari Plt Sekretaris Wantimpres M Syafiq, kunjungan di Provinsi NTB itu dijadwalkan Kamis (18/10) nanti," kata Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB Tri Budiprayitno, di Mataram, Kamis.
Tri mengatakan, Wantimpres sedang melakukan kajian mengenai Strategi Percepatan Pemberantasan Korupsi (SP2K), sehingga menugaskan Anggota Wantimpres Bidang Hukum dan HAM DR Albert Hasibuan SH bersama tim, untuk melakukan kajian di sejumlah provinsi, termasuk NTB.
Tim SP2K Wantimpres itu antara lain akan melakukan pengumpulan data di Provinsi NTB, sehingga akan menggelar pertemuan koordinasi dengan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.
Direncanakan, setelah pertemuan dengan Gubernur NTB, akan dilanjutkan dengan pertemuan koordinasi teknis dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB.
"Tentu pertemuan tersebut terkait pengumpulan data sehubungan dengan kajian SP2K yang sedang dilakukan Wantimpres," ujarnya.
Tri menyebut data yang diperlukan tim Wantimpres itu yakni salinan laporan pertanggungjawaban atau Lkpj Gubernur NTB tahun anggaran 2009 hingga 2011, dan dokumen APBD NTB tahun anggaran 2009 hingga 2011.
Wantimpres itu juga menghendaki diberikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov NTB tahun anggaran 2009 hingga 2011.
"Tentu juga dokumen pendukung program pembangunan di wilayah NTB lainnya, dan dokumen lain yang diperlukan," ujarnya. (*)