Jasa keuangan digital perkuat ketahanan hadapi krisis

id UNSGSA, Keuangan Digital, Krisis,B20,G20

Jasa keuangan digital perkuat ketahanan hadapi krisis

Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif bagi Pembangunan (UNSGSA) Yang Mulia Ratu Maxima dari Belanda berbicara dalam KTT B20, Senin (14/11/2022). (ANTARA/Katriana)

Jakarta (ANTARA) - Jasa keuangan digital dapat memperkuat ketahanan ekonomi di tengah krisis yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, kata Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif bagi Pembangunan (UNSGSA) Yang Mulia Ratu Maxima dari Belanda.

"Keuangan menawarkan peluang baru untuk membangun ketahanan, menghadapi guncangan, dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih sejahtera," kata Ratu Maxima dalam B20 Summit Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin.

Ia mengatakan selama satu dekade terakhir, seperempat populasi dunia telah memperoleh akses terhadap jasa keuangan digital. Selama bertugas sebagai advokat khusus Sekjen PBB, ia melihat ada perbedaan besar yang dicapai oleh infrastruktur digital inklusif bersama dengan jasa keuangan digital bagi para pelaku usaha kecil.

Misalnya adalah jutaan pengusaha kecil yang saat ini dapat melakukan transaksi mereka melalui jasa keuangan digital selama pandemi COVID-19. Sejumlah pemerintahan juga menyalurkan bantuan darurat secara digital langsung kepada jutaan rumah tangga yang rentan terdampak krisis.

Selain untuk pembayaran, tabungan, asuransi dan kredit juga merupakan jenis jasa keuangan digital yang dibutuhkan oleh individu, rumah tangga dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari manfaat ekonomi digital selama pandemi.

Baca juga: Presidensi G20 jadi momentum tunjukkan perkembangan UMKM RI
Baca juga: Dukung UMKM "Go International", BNI optimalkan momentum G20


Terlepas dari manfaat-manfaat tersebut, ia menekankan perlu ada komitmen yang berkelanjutan untuk membangun infrastruktur keuangan digital yang inklusif, aman dan berkeadilan. "Konektivitas yang lebih besar dan ID digital memungkinkan akses kepada jasa keuangan bagi jutaan orang yang sebelumnya tertinggal," katanya.

Persaingan yang adil dan sistem pembayaran yang integral, keamanan siber, perlindungan konsumen, tata kelola data dan literasi digital juga dibutuhkan untuk membantu komunitas yang terpinggirkan memperoleh akses jasa keuangan digital dengan baik, kata dia lebih lanjut.