"Data beras yang keluar dari sejumlah pelabuhan resmi di Nusa Tenggara Barat, selama Oktober 2012, jauh lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang hanya ratusan ton," kata Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, H Ibnu Fiqhi, di Mataram, Rabu.
Selain beras, kata dia, jumlah gabah yang juga dijual ke luar NTB selama Oktober 2012 mencapai 154 ton. Angka itu lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang rata-rata 50 ton.
Data beras dan gabah yang dibawa keluar NTB selama Oktober 2012 merupakan hasil pendataan tim terpadu yang melakukan pendataan di posko pendataan arus keluar-masuk komoditas di beberapa pelabuhan resmi sejak September 2012.
Posko pendataan tersebut tersebar di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Pelabuhan Kota Bima, dan Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima.
Instansi yang terlibat dalam pendataan arus keluar-masuk komoditas, yakni BKP NTB, Dinas Perhubungan NTB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, serta unsur kepolisian di pelabuhan.
"Tim terpadu yang melakukan pendataan di pelabuhan melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB," katanya.
Fiqhi mengatakan, sebanyak 154 ton gabah yang dibeli pengusaha dari petani di NTB, selama Oktober 2012, dibawa ke Banyuwangi dan Surabaya, Jawa Timur, melalui pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.
Sementara beras sebanyak 7.568 ton dibawa ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui pelabuhan Lembar, Pelabuhan Poto Tano, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Kota Bima, dan Pelabuhan Sape.
Menurut dia, meningkatnya jumlah beras dan gabah keluar NTB yang berhasil didata tidak lepas dari peran para tokoh masyarakat yang ikut mendukung upaya Pemerintah Provinsi NTB yang ingin memastikan berapa jumlah komoditasnya yang diantarpulaukan.
NTB selama ini dikenal daerah surplus beras, namun pada kenyataannya harga komoditas itu selalu mengalami kenaikan yang memberatkan konsumen, terutama pada musim paceklik.
Hal itu diduga dampak dari adanya aktivitas perdagangan beras dan gabah antarpulau yang belum terdata secara jelas.
"Selama ini pendataan komoditas yang keluar melalui pelabuhan tidak begitu ketat. Namun, mulai September 2012, para sopir truk yang mengangkut komoditas yang akan menyeberang melalui pelabuhan harus melalui timbangan dan mengisi data barang yang dibawa, baru boleh menyeberang," katanya.
(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
