Surabaya (ANTARA) - Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang Kamis menggeledah sejumlah kantor dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) di Surabaya.
Dua kantor yang terkonfirmasi dari pihak internal Pemprov Jatim digeledah KPK adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, yang berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari Surabaya.
Informasinya juga menggeledah Kantor Dinas Sosial Pemprov Jatim, yang juga berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari Surabaya. Namun pihak KPK hingga malam ini belum mengonfirmasi.
Penggeledahan yang berlangsung di sejumlah kantor dinas Pemprov Jatim kawasan Jalan Gayung Kebonsari Surabaya, yang berlangsung hingga malam, diduga pengembangan penyelidikan perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Jatim.
KPK mengawali penyelidikan perkara ini dengan menggelar operasi tangkap tangaan (OTT) pada 14 Desember lalu, dengan mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya berupa uang tunai senilai Rp1 miliar.
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Staf Ahli Sahat di DPRD Jatim Rusdi, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordiinator Pokmas Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi alias Eeng.
Baca juga: KPK amankan Rp1 miliar lebih hasil geledah Gedung DPRD Jatim
Baca juga: KPK benarkan geledah Kantor Gubernur Jatim
Dalam beberapa hari terakhir, setelah menetapkan empat tersangka tersebut, KPK mengembangkan penyelidikan dengan menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya.
Kemudian kemarin melanjutkan penyelidikan dengan menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK geledah sejumlah kantor dinas Pemprov Jatim
Berita Terkait
KPK tetapkan satu tersangka korupsi pengolahan karet
Senin, 2 Desember 2024 20:36
Sanksi atas cakada terjaring OTT tunggu putusan inkrah
Kamis, 28 November 2024 5:16
Menteri Agama laporkan penerimaan gratifikasi ke KPK
Rabu, 27 November 2024 11:58
Profil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terkena OTT KPK
Selasa, 26 November 2024 9:29
KPK bantah ada muatan politik dalam OTT Gubenur Bengkulu
Senin, 25 November 2024 17:56
OTT KPK: Gubenur Bengkulu gunakan uang korupsi untuk timses pilkada
Senin, 25 November 2024 17:45
OTT KPK: Gubernur Bengkulu peras anak buah untuk biaya pilkada
Senin, 25 November 2024 4:34
KPK sita uang Rp7 miliar dalam OTT Gubernur Bengkulu
Senin, 25 November 2024 4:28