Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjanjanto berkomitmen mempercepat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mencegah timbulnya permasalahan pertanahan, termasuk aset organisasi keagamaan di Indonesia.
"Kami ingin aset tanah lembaga atau organisasi keagamaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) memiliki kepastian hukum, sehingga tidak diambil oleh para mafia tanah. Komitmen kita tegas, kawal rumah ibadah dari masalah pertanahan," ujar Hadi melalui siaran tertulis di Jakarta, Rabu. Hadi mengatakan tugas Kementerian ATR/BPN tak hanya mengawal permasalahan pertanahan tetapi juga mendaftarkan aset tanah KWI. Selain itu Kementerian ATR/BPN juga akan memberikan edukasi dan sosialisasi mulai dari persiapan hingga pendaftaran tanah aset KWI.
"Ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan permasalahan (pertanahan) tempat ibadah, sehingga nantinya setelah didaftarkan tidak akan terjadi masalah di kemudian hari," ujarnya.
Hadi berharap penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dan KWI tak hanya berakhir secara seremonial, namun ditindaklanjuti dengan berbagai program atau kegiatan bersama ke depannya.
Ketua KWI Antonius Subianto Bunjamin berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah melindungi aset yang dimiliki KWI. Menurutnya, "MoU ini akan mempermudah kami dalam mengurus terkait dengan aset tanah dan ini merupakan berkat bagi kami dan seluruh masyarakat di Indonesia," katanya. "Ini juga merupakan suatu tanda terbangunnya relasi yang baik antara KWI dengan pemerintah, di mana KWI memiliki 37 teritori keuskupan di Indonesia terbentang dari Sumatra hingga Papua," ujarnya.
Baca juga: Kementerian ATR/ BPN kolaborasi bersama BTN
Baca juga: PLN berhasil sertifikasi 71.026 persil tanah berkat dukungan Kementerian ATR/BPN
Acara ini penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dan KWI yang berlangsung di Gedung KWI, Jakarta pada Selasa (24/1) dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Suyus Windayana, Direktur Jenderal Tata Ruang Gabriel Triwibawa, Plt. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Ilyas Tedjo; serta jajaran Kementerian ATR/BPN dan jajaran KWI.
Berita Terkait
Ini tujuh kebijakan strategis AHY di kementerian ATR
Kamis, 7 Maret 2024 11:32
Menteri baru di Kabinet Indonesia Maju
Kamis, 22 Februari 2024 9:55
Kota Lengkap buat masyarakat aman dalam pertanahan
Kamis, 9 November 2023 6:02
Malinau dibantu Kementerian ATR selesaikan dokumen tata ruang
Jumat, 11 Agustus 2023 5:12
Wamen ATR/BPN minta alumni STPN jaga kualitas
Sabtu, 25 Februari 2023 12:04
Kementerian ATR/BPN catatkan rekor MURI pemasangan tanda batas
Jumat, 3 Februari 2023 13:02
Kementerian ATR/ BPN kolaborasi bersama BTN
Kamis, 13 Oktober 2022 21:02
PLN berhasil sertifikasi 71.026 persil tanah berkat dukungan Kementerian ATR/BPN
Rabu, 9 Februari 2022 5:40