Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Papua segera mengoperasikan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) untuk melayani kebutuhan masyarakat secara digital terhadap produk peraturan daerah setempat.
"Bagian hukum Setda Biak Numfor sudah mendapat kepastian layanan JDIH siap diperkenalkan bersama dengan Kanwil Kemenkumham Papua dalam tahun ini," kata Plt Asisten 1 Sekretaris Daerah Biak Numfor Semuel Rumaikeuw di Biak, Rabu.
Ia mengatakan JDIH Pemkab Biak Numfor merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. Bahkan layanan JDIH Biak Numfor, lanjut Rumaikeuw, merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada masyarakat.
"JDIH bisa mewujudkan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum secara sistematis dan terpadu untuk warga," katanya. Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional akan menjadi pedoman bagi Pemkab Biak Numfor untuk menyediakan layanan JDIH.
Ia mengatakan JDIH juga memiliki manfaat lain sebagai arsip digital dengan memiliki tiga kelebihan yaitu mempermudah penyimpanan data. "Serta mempermudah pencarian data dan sebagai pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, " katanya.
Baca juga: Jayapura luncurkan gerakan tanam cabai dan bawang merah
Baca juga: Biak Numfor sabet Piala Adipura ke-6 predikat kota kecil terbersih
Terkait dengan adanya kepastian hukum di masyarakat, lanjut Rumaikeuw, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia supaya hak-hak masyarakat dapat terlindungi secara hukum. "Hukum berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai dan taat terhadap peraturan yang berlaku, " katanya.
Sesuai jadwal pada tahun 2023 pihak Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua mengoperasionalkan JDIH Pemkab Biak Numfor dan akan ditetapkan bersamaan Kelurahan Karang Mulia sadar hukum.
Berita Terkait
Bogor terima JDIH terbaik kedua se-Indonesia dari KemenkumHAM
Sabtu, 14 Oktober 2023 6:08
TNI memastikan sarana dan prasarana prajurit di Papua layak
Jumat, 17 Mei 2024 6:35
Beli alutsista tangani Papua harus sesuai karakter wilayah
Sabtu, 11 Mei 2024 6:46
Indonesia, PNG FMs' visit to Wutung school historical: Marsudi
Kamis, 9 Mei 2024 17:36
Govt to prioritize welfare approach to spur Papua development
Rabu, 8 Mei 2024 20:08
Menlu RI-Papua Nugini adakan pertemuan
Rabu, 8 Mei 2024 19:57
Sebagian besarwilayah Indonesia diguyur hujan sedang-lebat pada Sabtu
Sabtu, 4 Mei 2024 8:15
Minister updates president on progress to overcome famine in Papua
Selasa, 30 April 2024 15:37