"Salah satu cara memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuannya adalah memastikan organisasi itu selalu dinamis, bergerak sesuai dengan tantangan-tantangan yang dihadapi, mampu untuk memperbaiki dirinya terus-menerus, responsif terhadap tantanga
Mataram, (Antara NTB) - Gubenur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi memutasi dan merotasi 29 pejabat struktural yang menduduki eselon II sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah, Rabu.

Selain mengambil sumpah dan melantik 29 pejabat eselon II, gubernur juga mengukuhkan dan melantik tim Percepatan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi NTB, bertempat di Kantor Gubernur di Mataram.

Para pejabat eselon II itu di antaranya H Husni Fahri sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura dirotasi menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Mokhlis dari Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip menjadi Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Imhal dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga digeser menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip.

Asisten Tata Praja dan Aparatur Pemerintahan Setda NTB Rosiadi Sayuti menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Abdul Hakim menjabat sebagai Asisten Tata Praja dan Aparatur Setda NTB.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu L Bayu Windya menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Staf Ahli Gubernur Ridwansyah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Mahdi menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan. HL Moh Faozal jabatan baru Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggantikan Muhammad Nasir yang kini menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Selanjutnya, Putu Selly Andayani, sebelumnya menjabat Kepala Biro Keuangan menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Sekretaris Dewan Korpri HL Sajim Sastrawan menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Azhar kini menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan. Tadjuddin Erfandi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kini menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan.

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Bachruddin menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sedangkan M Husni Thamrin menjabat Sekretaris Badan Ketahanan Pangan kini menjabat Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipill.

Kepala Biro Umum Setda NTB H Iswandi menjabat Kepala Biro Keuangan Setda NTB. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Fathurrahman menjadi Kepala Biro Umum Setda NTB. Selain itu, L Dirjaharta, Kepala Biro Administrasi Kerjasma dan Sumber Daya Alam, menjadi Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB H Mohammad Rum kini menjabat Kepala Biro Administrasi Kerjasama dan Sumber Daya Alam Setda NTB.

Sementara itu, I Gusti Bagus Sugiartha, Kepala Bidang Perencanaan, Tata Ruang dan Prasarana pada BPPD kini menjabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

Hendro Kartiko yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB kini menjabat Sekretaris Dewan Pengurus Korpri. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dikpora Manggaukang Raba kini menjabat Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB. Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tri Budiprayitno menjadi Kepala Biro Organisasi Setda NTB.

Dari 29 pejabat eselon II itu, empat di antaranya harus non-job. Mereka di antaranya L Imam Maliki, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, H Arsyad Abdul Gani sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDA, H Mohammad Ali Syahdan sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan H Rachmad Radjendi sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik.

Namun, di saat yang sama para pejabat yang dinonjobkan itu dikukuhkan gubernur menjadi tim percepatan pembangunan daerah, di antaranya L Imam Maliki menjadi ketua tim dengan posisi wakil ketua H Arsyad Abdul Gani, H Mohammad Ali Syahdan, H Rachmad Radjendi, dan Desak Putu Yulistiani.

Seusai pelantikan, gubernur menegaskan bahwa mutasi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan organisasi yang ada di lingkungan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, selaku pimpinan, ia beserta Wakil Gubernur H Muh Amin mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa dalam organisasi haruslah memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

"Salah satu cara untuk memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuannya adalah memastikan organisasi itu selalu dinamis, bergerak sesuai dengan tantangan-tantangan yang dihadapi, mampu untuk memperbaiki dirinya terus-menerus, responsif terhadap tantangan eksternal maupun internal dan punya komitmen yang tinggi," katanya.

Selain itu dijelaskan gubernur, pelantikan tim gubernur untuk melakukan percepatan pembangunan sengaja dibentuk untuk memberikan kajian dan masukan secara khusus agar dalam seluruh sektor pembangunan terjadi percepatan.

"Jadi, tim percepatan sangat spesifik tugasnya dan untuk itu ketua beserta anggota diberikan hak-hak seperti eselon II, namun dengan tugas-tugas yang tidak kalah beratnya dan tidak kalah penting dengan pejabat struktural yang ada," jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga gubernur berharap agar para pejabat yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalitas penuh, dan juga dapat melakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya. (*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026