"Saya ingin NTB itu tidak hanya dikenal dengan sebutan seribu masjid dan kaya dengan sumber alamnya tetapi NTB bisa dikenal dalam upaya penyembuhan dan rehabilitasi bagi korban narkoba,"
Mataram (Antara NTB) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi menginginkan daerahnya menjadi pusat penyembuhan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

"Saya ingin NTB itu tidak hanya dikenal dengan sebutan seribu masjid dan kaya dengan sumber alamnya tetapi NTB bisa dikenal dalam upaya penyembuhan dan rehabilitasi bagi korban narkoba," kata Zainul Majdi seusai pelantikan Kombes Pol Srianto sebagai Kepala BNN NTB yang baru menggantikan Kombes Pol Mufthi Djusnir di Mataram, Selasa.

Menurut dia, NTB membangun pusat rehabilitasi itu bukan berarti daerah terbanyak kasus narkobanya, namun dia berharap pusat rehabilitasi tersebut dapat menjadikan NTB terkenal, terkenal sebagai pusat penyembuhan, dan pusat kebaikan lainnya, mengingat NTB terkenal dengan keislamannya, kaya ahli agama, yang tentunya dapat mendukung upaya percepatan rehabilitasi.

"Provinsi memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas dan memerangi peredaran narkoba di Tanah Air, begitu juga dengan yang ditunjukkan pemerintah kabupaten/kota di daerah itu," ujarnya.

Keseriusan pemerintah provinsi, kata gubernur, dengan menghibahkan lahan seluas lima hektare menjadi Kantor BNN NTB dan lahan delapan hektare di Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebagai lokasi penyembuhan dan rehabilitasi korban narkoba.

"Kita tahu narkoba ini jika terlambat ditangani justru akan merusak semuanya karena cengkeramannya sudah terlalu kuat. Karenanya kita siapkan tempatnya, bukan hanya untuk warga NTB tetapi untuk semua, tergantung BNN mengatur," katanya.

Dia menjelaskan, pemilihan lahan di Labuhan Haji Lombok Timur sebagai rehabilitasi korban narkoba karena di lokasi itu pemandangannya indah, berbatasan dengan pantai, dan ke depan akan didukung sarana dan prasarana yang lengkap sehingga diharapkan dengan suasana seperti itu mempercepat penyembuhan korban narkoba.

Ia mengakui jika saat ini peredaran narkoba sudah memprihatinkan. Karena, jika dulu masyarakat melihat narkoba hanya di film-film, sekarang barang haram tersebut sudah hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Kalau dulu narkoba itu hanya digunakan oleh kalangan tertentu, sekarang sudah masuk dan merusak seluruh elemen masyarakat," jelasnya.

Karena itu, menghadapi penyebaran narkoba yang sudah begitu masif diperlukan pelibatan semua pihak dan dana besar untuk bisa melawannya, termasuk perlunya komitmen dan keberanian memberantas narkoba.

Terutama, kata dia, melalui diri masing-masing, dengan melakukan tes urine seperti yang dilakukan pejabat pemerintah provinsi, mulai dari gubernur, wakil gubernur, sekda, pejabat eselon II sampai III tidak luput dari pemeriksaan itu.

"Tes urine itu untuk mengingatkan pejabat, agar tidak coba-coba memakainya," ujarnya.

Ia berharap pemerintah kabupaten/kota juga melakukan tes itu. Karena, jika tidak dimulai dari diri sendiri, narkoba tidak akan bisa diperangi.

"Kita berharap masyarakat dapat memahami multi efek narkoba, karena itu kampanye antinarkoba harus disuarakan oleh seluruh pihak, bukan hanya instansi tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama, dari pihak terkecil (keluarga) hingga pemerintah," kata gubernur. (*)

Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026