BPBD Babel dan PDAM fokus salurkan air bersih

id BPBD Babel Mikron,Bangka Kekeringan air,Sungailiat Bangka

BPBD Babel dan PDAM fokus salurkan air bersih

Distribusi air bersih di Bangka akibat kemarau panjang. (ANTARA/Kasmono)

Sungailiat (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangka Belitung bersama perusahaan daerah air minum wilayah itu fokus membantu penyaluran air bersih bagi warga terdampak kemarau. "Saat ini kami fokus menyalurkan ribuan ton air bersih untuk warga yang mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan air bersih," kata Kepala BPBD Bangka Belitung, Mikron Antariksa, dalam keterangan, Sabtu.

Dia mengatakan berdasarkan data di lapangan diketahui terdapat 14 titik kekeringan air bersih di Kota Pangkalpinang sedangkan di Kota Sungailiat Bangka dan Kabupaten Belitung tercacat ribuan warga membutuhkan suplai air bersih.

Mikron Antariksa menyatakan status wilayah Bangka Belitung sudah dalam siaga darurat kekeringan karena kekurangan persediaan air bersih hampir merata di tujuh kabupaten dan kota di Bangka Belitung. "Kami sudah membentuk tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan guna mengatasi dampak musim kemarau yang terjadi sekarang," kata dia.

Dia mengatakan, tim satgas siaga penuh di lapangan untuk menginventarisir setiap masyarakat di daerah yang membutuhkan air bersih. "Pendistribusian air bersih masih belum menyasar ke dunia usaha, namun masih difokuskan untuk kepentingan air bersih rumah tangga," kata Mikron.

Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat hebat dalam penggunaan air bersih serta bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan guna mencegah ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Baca juga: Disdik dan BPBD Mataram kerja sama mitigasi bencana di sekolah
Baca juga: BPBD Mataram meningkatkan koordinasi antisipasi musim hujan


"Jangan membakar sampah sembarangan termasuk membuang puntung rokok di kawasan hutan karena dapat mengakibatkan api meluas ke area yang lain," ujar dia.

Bagi masyarakat yang mengetahui ada kebakaran hutan atau lahan, hendaknya segera melapor ke pemerintah desa terdekat atau langsung ke BPBD di daerah masing-masing.*