Praya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka pendaftaran peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sampai 9 Oktober 2023.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah H Lalu Firman Wijaya di Praya, Jumat, menyampaikan bahwa pendaftaran dibuka untuk perekrutan 883 PPPK yang terdiri atas 119 guru, 713 tenaga kesehatan, dan 52 tenaga teknis.
"Formasi yang paling dominan untuk PPPK tahun ini adalah tenaga kesehatan," katanya.
Ia mengatakan bahwa pendaftaran seleksi PPPK 2023 antara lain dibuka bagi peserta seleksi PPPK guru tahun 2022 yang nilainya mencapai ambang batas tetapi belum dinyatakan lulus dan bekas tenaga honorer kategori II yang terdaftar dalam data induk.
Pendaftaran seleksi PPPK guru juga terbuka bagi guru non-aparatur sipil negara di sekolah negeri yang sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan dan lulusan pendidikan profesi guru dengan masa kerja paling rendah tiga tahun yang terdaftar di data induk.
Sedangkan pendaftaran seleksi PPPK 2023 untuk mengisi formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis dibuka bagi eks tenaga honorer kategori II yang masuk dalam data induk dan tenaga non-aparatur sipil negara yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit dua tahun.
Lalu Firman Wijaya mengatakan bahwa seleksi administrasi akan dilaksanakan dari 13 hingga 16 Oktober 2023 dan tes kompetensi dilakukan pada 8 November 2033.
Menurut dia, pengumuman hasil seleksi untuk perekrutan PPPK akan disampaikan pada 4 Desember 2023.
"Proses seleksi ini dilaksanakan secara terbuka. Jangan percaya terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Berita Terkait
Ratusan pendamping PKH di Lombok Tengah bisa ikut seleksi PPPK
Kamis, 21 November 2024 12:29
Peserta PPPK Lombok Tengah lulus 690 orang
Selasa, 19 Desember 2023 19:35
BKPSDM Mataram mengusulkan perekrutan 470 PPPK tahun 2022
Kamis, 16 Juni 2022 16:42
BKPSDM Mataram mengusulkan perekrutan 825 guru PPPK tahun 2021
Rabu, 16 Desember 2020 16:01
Kementerian PANRB meminta instansi percepat pemetaan tenaga non-ASN
Rabu, 18 Desember 2024 6:06
Sebanyak 9.000 pegawai honorer Mahkamah Agung diangkat jadi PPPK
Senin, 28 Oktober 2024 21:51
Pemkab Lombok Tengah bahas kebutuhan ASN tahun 2024
Jumat, 19 Januari 2024 14:12
Pegawai Pemerintah Bali mulai aturan baru kerja sampai pukul 16.30 Wita
Rabu, 3 Januari 2024 14:13