Kandangan, Kalsel (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Hulu Sungai Selatan (Dispera KPLH HSS) Kalimantan Selatan mulai menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
"Kegiatan kita ini dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045," kata Kepala Dispera KPLH HSS Ronaldy P Putra saat dikonfirmasi di Kandangan, Kabupaten HSS, Kalsel, Senin.
Dijelaskan dia, kegiatan ini menandai tahap awal dari penyusunan RPJPD dengan agenda pertama membentuk Tim Penyusunan KLHS untuk menyamakan persepsi dan pemahaman KLHS RPJPD dengan RPJMD Kabupaten HSS.
Ronaldy menuturkan Tim Penyusunan KLHS bekerja sama dengan berbagai pihak terkait termasuk unsur akademisi, praktisi lingkungan, dan masyarakat, guna menghasilkan kajian yang komprehensif dan akurat.
"Hasil kajian kita ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkat pengambilan keputusan, yang bersifat strategis," ujarnya.
Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah mengatakan KLHS sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan. Ia menyatakan prinsip pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai hal yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
Baca juga: Kualitas udara Jakarta kategori sedang Jumat pagi
Baca juga: Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra untuk Kota Sukabumi
"Kami berkomitmen untuk menjadikan RPJPD 2025-2045 sebagai panduan pembangunan. memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Hermansyah berharap kajian yang dihasilkan menjadi dasar untuk merumuskan rencana pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang besar bagi warga Kabupaten HSS. Selain itu, lanjutnya, proses penyusunan KLHS ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah menjaga keseimbangan, antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.
Berita Terkait
Pemkab Lombok Tengah susun Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2025-2030
Senin, 7 Oktober 2024 16:12
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21