Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku memperingati pengibaran Bendera Merah Putih pertama di Maluku dengan menggelar upacara di Negeri (Desa) Hitu Messing, Maluku tengah.
"Melalui momentum upacara ini kiranya dapat meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme anak-anak bangsa yang ada di wilayah ini, khususnya di jazirah Leihitu dan Salahutu," ucap Gubernur Maluku Murad Ismail dalam amanatnya di Maluku Tengah, Rabu.
Upacara tersebut menjadi yang ke-74 sejak pertama kalinya Bendera Merah Putih dikibarkan di Maluku pada 27 Desember 1949, tepatnya di halaman rumah Raja Negeri Hitu Messing.
Gubernur Murad mengatakan peringatan peristiwa pengibaran Bendera Merah Putih di Maluku itu mendorong generasi muda saat ini untuk belajar dari semangat persatuan dan kesatuan yang diwariskan oleh para pendahulu, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam pengibaran Bendera Merah Putih ini.
“Saya mengimbau kepada masyarakat di daerah ini, khususnya para pemuda di jazirah Leihitu dan Salahutu, untuk terus menjaga soliditas serta solidaritas antarorang basudara," ucap Gubernur.
Dia mengaku percaya dengan peringatan rutin setiap tahun masyarakat di Kecamatan Leihitu maupun Salahutu telah mewarisi nilai-nilai semangat perjuangan para pendahulu, dengan konsisten menunjukkan komitmen dan dukungannya dalam menyukseskan program-program kerja Pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten Maluku Tengah.
“Termasuk menyukseskan Pemilu 2024 agar dapat berlangsung secara aman, lancar, damai dan sukses," katanya
Bertindak selaku komandan upacara Mayor TNI Panji yang dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, Penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa beserta Forkopimda Maluku Tengah.
Baca juga: Gorontalo gandeng unsur terkait kibarkan bendera di dalam laut
Baca juga: HUT RI, Lombok Tengah mengibarkan bendera di pelawangan Gunung Rinjani
Kemudian juga pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, Camat Leihitu dan jajaran, pimpinan serta anggota Legiun Veteran Republik Indonesia, pimpinan umat beragama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan unsur terkait lainnya.
