Capres Anies sebut Imin dan Mahfud miliki kesamaan etika pada debat

id Anies Baswedan,Muhaimin Iskandar,Anies-Muhaimin ,Pemilu 2024,Pilpres 2024,debat cawapres

Capres Anies sebut Imin dan Mahfud miliki kesamaan etika pada debat

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai debat keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Anies Baswedan menilai Calon Wakil Presiden RI Muhaimin Iskandar dan Cawapres RI Mahfud Md. memiliki kesamaan etika dalam debat keempat Pilpres 2024.

"Etika dalam prosesnya dijaga, dan itu yang membuat Gus Imin dan Pak Mahfud tampak kelihatan sama," kata Anies usai debat keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Anies menuturkan bahwa kesamaan antara kedua calon wakil presiden itu memiliki etika yang tinggi dalam bertukar pikiran. Meski isi debat kali ini kurang terdengar nyaman, menurut dia, adanya etika yang tinggi mampu membuat alur debat berjalan lancar.

"Pak Mahfud menjaga derajat perdebatan menjadi proses yang terhormat," terangnya.

Maka dari itu, tak hentinya dia menyebutkan sosok Imin dan Mahfud yang sama-sama menjaga kehormatan yang bisa dilihat oleh rakyat Indonesia. Menurut dia, dalam sebuah perdebatan tentu ada perbedaan. Namun, bisa disampaikan dengan rasa hormat dan menghargai.

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Mahfud sebut pencabutan IUP tak semudah diucapkan, banyak mafianya
Baca juga: Capres Prabowo kembali memuji Gibran selepas debat keempat Pilpres 2024


Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023, debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden (cawapres).

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.