"Harapnya adalah pembebasan biaya PMI yang berangkat secara resmi benar-benar menjadi komitmen pemerintah, siapapun presidennya," ujar Benny di sela pelepasan PMI ke Korea Selatan dan pembekalan calon PMI ke Jerman dengan skema penempatan pemerintah di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan pekerja migran Indonesia merupakan orang-orang kompeten yang menangkap peluang kerja di luar negeri, yang berkontribusi pada berkurangnya angka pengangguran di Tanah Air.
"Itu menguntungkan pemerintah. Angka pengangguran jelas berkurang. Artinya negara harus bersyukur ada anak-anak bangsa yang berpikir bukan cuma kerja di Indonesia, tapi juga di luar negeri," katanya.
Ia menambahkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
"PMI menangkap peluang kerja di luar negeri. Ya, negara harus menyiapkan fasilitasnya. Caranya membebaskan biaya penempatan, biaya asuransi BPJS, transportasi, visa, medical check up, dan tiket terbang untuk mereka jalan ke negara penempatan," tuturnya.
Menurut Benny, negara harus dapat melakukan itu karena pekerja migran Indonesia merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara.
"Kalau PMI berangkat sebanyak 270.000 per tahun negara hanya mengeluarkan Rp8,2 triliun. Sementara itu PMI menyumbang devisa ke negara sebesar Rp159,6 triliun," paparnya.
Dalam kesempatan itu, Benny juga menyampaikan bahwa BP2MI pada hari ini (22/1) melepas sebanyak 266 pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan dengan skema Government to Government.
Baca juga: BP2MI memfasilitasi pemulangan 56 PMI ke daerah asal
Baca juga: BP2MI perjuangkan buat dana abadi pekerja migran
"Sebanyak 114 PMI bekerja di sektor manufaktur dan 152 PMI di sektor perikanan, terdiri dari 262 laki-laki dan empat perempuan," tuturnya.
Benny berpesan kepada seluruh pekerja migran Indonesia yang akan berangkat itu untuk menjaga nama baik Indonesia.
"Tren penempatan PMI mengalami kenaikan, ini harus kita jaga," katanya.
