Jakarta (ANTARA) - Forum Ekonom Indonesia (FEI) memaparkan sembilan poin terkait kondisi perekonomian nasional yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan tiga calon presiden (capres) serta calon wakil presiden (cawapres).
“FEI memberikan catatan positif terhadap pencapaian ekonomi nasional usai COVID-19. Namun demikian, FEI mencatat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini, dan terutama oleh para pasangan calon kandidat (capres dan cawapres),” ujar Ekonom Ahli Perbankan Syariah Muhammad Syafii Antonio dalam konferensi pers pasca diskusi dengan topik “Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia” di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta, Rabu.
Pertama ialah mengembalikan kebijakan dan program pembangunan yang populis menjadi berdasarkan prinsip ekonomi rasional, realistis, dan berkelanjutan. Kedua, merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketiga yaitu melakukan revisi terhadap empat Undang-Undang (UU) yang disebut tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk menciptakan ketimpangan yang semakin buruk. Keempat UU tersebut ialah UU Cipta Kerja, UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Kesehatan, serta UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Selanjutnya ialah mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan negara. Kelima, mengevaluasi strategi reindustrialisasi, mencakup hilirisasi dan investasi, yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral yang dianggap telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara, dan merusak lingkungan.
Kemudian adalah reformasi pengelolaan fiskal, termasuk manajemen utang, untuk menjamin keberlanjutan fiskal guna menaikkan pendapatan negara dan mengurangi beban utang negara.
Ketujuh, menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggung jawab negara, serta evaluasi efektivitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi.
Poin berikutnya ialah reformasi kebijakan ketahanan pangan, termasuk food estate, yang dinyatakan tak memberikan manfaat karena kebijakan itu tak melibatkan partisipasi petani. Kebijakan tersebut dinilai sarat penghamburan sumber daya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Adapun poin terakhir yaitu mengingatkan urgensi ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional.
“Perlu ekosistem keseimbangan ekonomi dan politik yang kondusif terhadap perekonomian nasional yang dapat menghilangkan seminimal mungkin budaya politik uang atau money politics dan transaksional, dengan menghindari para pelaku ekonomi dijadikan sumber pendanaan politik di satu pihak, di pihak lain para pelaku ekonomi didorong menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif,” ungkap Syafii.
Dalam kesempatan tersebut, Ekonom Fadhil Hasan turut menceritakan proses diskusi sejak pagi hingga siang hari ini yang kemudian para ahli ekonomi merumuskan kesimpulan sembilan poin terkait kondisi perekonomian nasional. Dia juga menegaskan bahwa FEI bersifat independen, netral, rasional, dan profesional.
“Jadi, tidak ada hubungannya dengan kontestasi para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Walaupun tentunya tidak terlepas pembicaraan kita, diskusi kita, dengan kontestasi yang sedang berjalan. Jadi ini, sekali lagi, merupakan forum yang tidak bias-lah gitu ya, objektif, profesional, dan netral,” ucapnya.
Ke-9 poin yang disimpulkan oleh FEI disebut merupakan sebuah seruan kepada pemerintah dan para capres-cawapres yang sedang berkontestasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk kepada para calon legislatif dan publik secara keseluruhan.
Baca juga: Fei Fei, maskot pembawa kebahagiaan di Asian Para Games
Baca juga: Ekonom sebut perubahan iklim ancaman terbesar pada 2024
“Jadi, sebenarnya ini seruan kepada kita semua yang kita ingin mengembalikan kebijakan dan program ekonomi ini dari yang sifatnya populis oriented menjadi sebagai kebijakan dan program yang rasional, terukur, dan realistis. Apakah nanti ditindaklanjuti oleh berbagai pihak tersebut, ya itu tergantung mereka, tapi ini sebuah seruan moral-lah kalau boleh dikatakannya seperti itu,” kata dia yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
