Angka kemiskinan Mataram turun jadi 8,62 persen

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan angka kemiskinan di Mataram tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 8,62 persen dari 8,63 persen pada tahun 2022.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Mataram Moammad Reza Nugraha di Mataram Selasa mengatakan, jika melihat data itu maka ada penurunan 0,01 persen terhadap angka kemiskinan di Mataram.

Meskipun kecil, tapi ini merupakan capaian yang positif dan luar biasa, sebab tidak sedikit daerah lain mengalami kenaikan.

Namun demikian, Reza yang ditemui seusai melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram di kantor wali kota setempat itu mengaku tidak dapat menyebutkan jumlah jiwa terhadap presentasi angka kemiskinan Kota Mataram tersebut, sebab BPS hanya mengeluarkan data makro.

"Kalau untuk mengetahui berapa jumlah jiwa terhadap presentasi angka kemiskinan 6,62 persen itu, ada di organisasi perangkat daerah -OPD- terkait yang punya data mikro. Kami hanya keluarga data makro," katanya saat menjelaskan kepada sejumlah wartawan.

Sementara di tempat yang sama Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan, sangat bersyukur dengan capaian penurunan angka kemiskinan yang disampaikan oleh BPS itu.

"Artinya, ikhtiar dan skenario penanganan kemiskinan yang kita laksanakan selama ini berjalan dengan baik dan membuahkan hasil," katanya.

Baca juga: Menko Perekonomian Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia capai target pada 2024
Baca juga: BPS sebutkan Ekonomi NTB tumbuh 1,8 persen

Terkait dengan hal itu, berbagai pola penanganan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya melalui berbagai program akan dipertahankan bahkan ditingkatkan. Misalnya, melalui kegiatan pelatihan-pelatihan kerja, pemberian bantuan peralatan kerja, bantuan modal UMKM, serta bantuan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya.

"Termasuk memperkuat intervensi dalam hal alokasi anggaran akan terus dimaksimalkan. Kita minta dinas-dinas yang tangani program kemiskinan terus dikawal, begitu juga dengan pelibatan para pemangku kepentingan," katanya.