DPRD NTB Minta Pemprov Perhatikan Jalur Mudik

Mataram (Antara NTB) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta jalur mudik utama maupun alternatif di provinsi itu mendapat perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum, Balai Jalan, maupun Dinas Perhubungan.

"Kita ingin Lebaran tahun ini, proyek-proyek pengerjaan jalan baik yang melalui jalur utama maupun jalur alternatif mendapat perhatian serius pemerintah daerah," kata Ketua Komisi IV DPRD NTB H Wahidin di Mataram, Senin.

Ia menuturkan, keberadaan infrastruktur jalan baik itu jalur utama maupun jalur alternatif sangat penting dalam mendukung arus mudik dan arus balik yang dilakukan para pengguna jalan raya saat Lebaran tahun ini.

Menurutnya, di dalam postur APBD Provinsi NTB sejumlah paket pengerjaan jalan masih mendapatkan porsi terbesar. Meski, harus diakui pengerjaannya belum bisa terlihat untuk keseluruhan proyek.

Karena itu, perlu infrastruktur jalan yang belum terlaksana segera diumumkan, sehingga pengerjaannya bisa dipercepat.

"Jadi harapan kita jika ada paket infrastruktur jalan yang belum terlaksana, segera diumumkan, sehingga bisa dikerjakan cepat, mengingat saat ini sudah bulan puasa," ucapnya.

Dinas Pekerjaan Umum NTB mencatat kondisi kemantapan jalan nasional yang menjadi jalur utama untuk angkutan logistik dan arus mudik antarkabupaten dan provinsi sudah mencapai 98,74 persen atau 922,78 kilometer.

"Kaitan arus mudik, kondisi jalan raya tidak ada masalah. Jalur utama mulai dari Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat hingga Sape, Kabupaten Bima tidak ada masalah," kata Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum NTB Ahmad Machul.

Ia menyebutkan, untuk kondisi jalan nasional yang tidak mantap sepanjang 11,74 kilometer atau 1,26 persen tersebar di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Jalan yang tidak mantap tersebut disebabkan berkurangnya fungsi akibat kondisi lapis konstruksi yang rusak.

Kerusakan jalan nasional tersebut salah satunya disebabkan tonase kendaraan yang melewati batas maksimum yang diperbolehkan sebesar 40 ton.

"Makanya, penting ada jembatan timbang untuk mengecek tonase setiap kendaraan besar dengan muatan berat yang akan melintasi jalan raya," ujarnya.

Menurut Machul, meskipun jalan nasional sudah mantap hampir 100 persen, bukan berarti tidak akan ada hambatan pada saat arus mudik Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah.

Sebab, ada sejumlah titik yang rawan macet karena kondisi lebar jalan yang relatif sempit dengan jumlah kendaraan yang melintas relatif padat, terutama pada waktu-waktu tertentu.

Misalnya, di ruas jalan Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, dan ruas jalan Masbagik dan Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan di Pulau Sumbawa, relatif tidak ada hambatan.

Pihaknya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat agar dibangun jalur alternatif yang bisa memecah kepadatan arus kendaraan yang melintasi jalan nasional mulai dari Pelabuhan Lembar menuju Kota Mataram hingga arah timur Pulau Lombok.

Dengan begitu, tidak hanya arus mudik yang menjadi lancar, namun juga arus komoditas antarpulau mulai dari Jawa, NTB hingga Nusa Tenggara Timur, tidak terhambat. Selain itu, arus transportasi pendukung pariwisata daerah juga menjadi lancar. (*)