Mataram (Antara NTB) - Wakil Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat HMS Kasdiono mengaku keberatan dengan kebijakan pemerintah yang akan menerapkan lima hari sekolah.
"Saya keberatan kalau kebijakan itu diterapkan di sekolah-sekolah," kata HMS Kasdiono di Mataram, Kamis.
Menurutnya, kebijakan itu sulit untuk bisa diterapkan di daerah. Tidak seperti di kota-kota besar seperti Jakarta.
"Kalau di Jakarta mungkin iya, tetapi di daerah mana bisa. Karena siswa di Jakarta bisa berlama-lama di sekolah karena orang tuanya sibuk bekerja. Di daerah mereka harus mengaji, membantu orang tua di sawah, kebun setelah pulang sekolah. Jadi tidak bisa disamaratakan begitu," katanya.
Ia menuturkan, seharusnya yang perlu dipikirkan pemerintah bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di negara ini, bukan membatasi ruang anak untuk terus berlama-lama di sekolah.
"Justru lebih baik kita memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, menambah guru karena kita masih kekurangan guru sampai sekarang," ucapnya.
Kasdiono, menilai wajar jika banyak masyarakat yang menolak rencana kebijakan Kementerian Pendidikan tersebut, bahkan salah satu yang menolak dan tidak setuju atas kebijakan tersebut adalah dirinya.
Ia berharap, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan segera melakukan kajian ulang terhadap rencana tersebut. Karena, sebuah kebijakan tidak bisa dipaksakan jika menginginkan hasil yang lebih baik.
"Sebaiknya membuat kebijakan jangan dipaksakan," tegas Kasdiono. (*)
DPRD NTB Keberatan Kebijakan Lima Hari Sekolah
Justru lebih baik kita memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, menambah guru karena kita masih kekurangan guru sampai sekarang
