"Dewan Aglomerasi sebenarnya tidak diperlukan sekali, kita akan mengulangi ketidakefektifan BKSP Jabodetabekjur," kata Joga kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Joga mendesak pemerintah yang seharusnya mengevaluasi mengapa BKSP Jabodetabekjur gagal terlebih dahulu sebelum mengembangkan Dewan Kawasan Aglomerasi.
Dia juga mendesak apa yang menjamin Dewan Aglomerasi bisa lebih baik dan mampu mengatasi persoalan Jakarta dan sekitarnya seperti banjir, kemacetan lalu lintas, polusi udara, transportasi massal, hunian terjangkau dan tata ruang.
"Perlu ada evaluasi mendalam lagi seperti siapa yang bisa mengoordinir, memahami benar persoalan mendasar, meraih dukungan politik maupun kepentingan kepala daerah yang berbeda parpol, hingga manfaat bagi seluruh warga yang tidak terkotak berdasarkan KTP," ujarnya.
Terlebih, dia menilai tidak ada urgensi dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang terlihat terburu dan tidak mendalam.
Selain itu, dia juga menyebutkan Kawasan Aglomerasi tidak digunakan dalam konteks perkotaan, namun yang lebih tepat yakni Kawasan Metropolitan (KM).
"Khusus Jabodetabekpunjur melibatkan tiga provinsi dan sembilan kota/kabupaten sehingga lebih tepat masuk kategori Kawasan Megapolitan yang harusnya dijelaskan dalam draf RUU DKJ," ujarnya.
Baca juga: Pengamat apresiasi perjuangan politik Prabowo Subianto
Baca juga: Dukungan PSI tinggi karena masyarakat butuh perubahan
Baca juga: Pengamat apresiasi perjuangan politik Prabowo Subianto
Baca juga: Dukungan PSI tinggi karena masyarakat butuh perubahan
Maka dari itu, dia meminta pemerintah dan DPR mendengarkan semua pihak seperti pemerintah tingkat daerah, DPRD, perguruan tinggi dan pakar perkotaan yang diharapkan mampu membantu mengukur dampak RUU DKJ bagi warga Jakarta dan sekitarnya.
"Pemerintah dan DPR masih punya cukup waktu untuk melibatkan dan mendengarkan suara warga Jabodetabekpunjur," tegasnya.
