Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pihaknya siap menghadirkan iklim investasi yang baik di Indonesia, melalui kepastian hukum hak atas tanah bagi para investor.
"Selaras dengan arahan Bapak Presiden (Joko Widodo), kami akan bekerja serius untuk turut menghadirkan iklim investasi yang baik di Indonesia, melalui kepastian hukum hak atas tanah bagi para investor," kata AHY saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi, Selasa.
Menteri ATR menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo sebagai laporan atas progres tiga tugas yang telah diberikan ketika dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada 21 Februari 2024, di antaranya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 terkait penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon (carbon trading), dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
AHY mengaku bahwa pihaknya akan berupaya menghadirkan iklim investasi yang baik bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri, dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kepastian hukum terkait pertanahan, lanjut Menteri ATR, secara langsung bisa meningkatkan perekonomian Indonesia karena mendorong kebijakan investasi.
Menurut Menteri ATR, tanah merupakan hal yang mendasar dalam segala aspek, sehingga dengan memberikan kepastian hukum terkait pertanahan dapat memberikan daya tarik terhadap investasi.
Dia juga menuturkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus berusaha menjadi bagian dari upaya besar pemerintah menghadirkan iklim investasi yang baik.
Namun, pihaknya juga menghadirkan keadilan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan Reforma Agraria, khususnya melalui program redistribusi tanah.
"Dengan membangun sinergi dan kolaborasi bersama seluruh elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah, kami akan terus memperjuangkan tanah untuk rakyat. Tanah untuk semua," kata Menteri ATR.
Sebelumnya Menteri ATR mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penyerahan 10.323 sertifikat tanah elektronik hasil redistribusi tanah secara simbolis di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Baca juga: Pendataan jadi upaya untuk cegah mafia tanah di IKN
Baca juga: Kementerian ATR sebut PELATARAN solusi publik urus administrasi pertanahan
"Hari ini sertifikat tanah yang diserahkan kepada masyarakat Banyuwangi sebanyak 10.323 sertifikat kepada 8.633 kepala keluarga (KK) yang berasal dari 17 desa se-Kabupaten Banyuwangi," ujar AHY.
Menteri ATR berharap adanya sertifikat tanah yang diserahkan di Banyuwangi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, dengan adanya sertifikat tanah maka masyarakat mempunyai kepastian hukum terhadap tanahnya sehingga tidak bisa diserobot oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
