Sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengamini

Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa pernyataan sikap oposisi Calon Presiden RI Ganjar Pranowo akan bermakna bila PDI Perjuangan juga mengamini atau mempunyai sikap yang sama.

“Untuk individu, seperti yang dilakukan oleh Ganjar, maka pernyataannya sebagai oposisi akan bermakna jika kemudian itu diamini dan diambil sebagai sebuah sikap oleh partai yang menaunginya, yaitu PDIP,” kata Ardli saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, Ardli menjelaskan bahwa sikap Ganjar tersebut baru akan berpengaruh terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bila PDIP telah resmi menyatakan sikap politiknya ke depan.

“Berpengaruh atau tidaknya pernyataan Ganjar yang akan menjadi oposisi tergantung pada keputusan partainya, yaitu PDIP, yang mana jika PDIP memang memutuskan akan menjadi oposisi tentunya akan menjadi tantangan tersendiri yang akan dihadapi pemerintahan mendatang,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pengaruh tersebut dapat terjadi karena PDIP merupakan salah satu partai yang berpengalaman menjadi oposisi yang efektif bagi pemerintahan kala itu.

“Bila kita merujuk pada pengertian oposisi dalam arti sempit, maka peran oposisi hanya bisa diambil oleh partai politik karena oposisi dalam konteks sebuah sistem demokrasi adalah sebuah posisi berlawanan dengan pemerintah, terutama dalam hal kebijakan, yang mana peran itu besar potensinya hanya bisa dilakukan oleh sebuah partai politik melalui pertarungan di parlemen,” jelasnya.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa Ganjar sebagai individu hanya bisa menjalankan perannya sebagai masyarakat sipil bila memutuskan menjadi oposisi selama pemerintahan 2024-2029.

“Tentunya juga memiliki akses untuk memberikan masukan atau melakukan kontrol, bahkan memberikan kritik kepada pemerintahan mendatang melalui saluran-saluran, baik formal maupun informal. Akan tetapi, dalam konteks demokrasi, peran oposisi akan efektif jika dilakukan oleh sebuah partai politik, bukan individu,” ujarnya.

Sebelumnya, Ganjar mendeklarasikan diri sebagai oposisi terhadap Kabinet Prabowo-Gibran guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan.

"Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar dalam acara Halalbihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5).

Baca juga: PDI Perjuangan masih cermati peluang Anies dan Ahok
Baca juga: Ketua PDIP Surabaya tekankan soliditas kader Banteng

Ganjar melanjutkan, “tetapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar." Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya mengamini sikap Ganjar tersebut.

“Ya tentu saja (mencerminkan sikap partai) karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik,” ujarnya.

Namun, sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Hadianto di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4) sempat mengatakan bahwa keputusan partainya bergabung dalam koalisi atau menjadi oposisi bagi pemerintah mendatang akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional PDIP yang rencananya dilaksanakan 24-26 Mei 2024.