Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) belakangan ini.
“Saya laporkan Bea Cukai dan pembahasan mengenai apa yang terjadi, situasi yang dihadapi oleh seluruh jajaran di lapangan, yang viral-viral,” kata Sri Mulyani usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Dia juga melaporkan penyebab Bea Cukai menjadi sorotan publik, baik dari sisi peraturan maupun prosedur yang harus diperbaiki, termasuk juga dengan perubahan teknologi yang saat ini berubah dengan sangat cepat serta volume kegiatan dan beban yang luar biasa besar.
“Itu semua tadi kami sampaikan dan kami akan mengambil langkah-langkah untuk terus memperbaikinya,” kata Sri Mulyani.
Ia tidak menjawab saat ditanya mengenai tanggapan atau arahan Presiden Joko Widodo terkait sorotan terhadap Bea Cukai. Bea dan Cukai menjadi sorotan publik khususnya di media sosial, terkait pengiriman sejumlah barang dari luar negeri.
Peristiwa yang cukup menyita perhatian publik, antara lain soal denda terhadap produk sepatu yang dipesan seorang konsumen dari luar negeri, pengiriman barang hibah berupa keyboard untuk sekolah luar biasa (SLB), produk mainan robot koleksi milik YouTuber, hingga bea masuk untuk peti jenazah.
Lebih jauh terkait pertemuannya dengan Presiden, Sri Mulyani menyampaikan bahwa agenda utama dirinya adalah ingin melaporkan perjalanan selama 10 hari lalu ke berbagai pertemuan.
“Saya ingin melaporkan perjalanan selama kemarin 10 hari ya di berbagai pertemuan dari Islamic Development Bank, dari OECD, Asian Development Bank dan teman teman investor. Melaporkan mengenai pembicaraan di sana, perkembangan dari pembahasan substansi yang penting yang relevan untuk penyusunan APBN kita,” jelas dia.
Baca juga: Oleh-oleh dari luar negeri tak kena pungutan bea cukai
Baca juga: Bea Cukai Soekarno-Hatta batasi jumlah muatan maksimal penumpang dari luar negeri
Dia mengatakan pekan depan dirinya akan mewakili pemerintah dalam membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 dengan dengan DPR RI.
“Jadi ini juga untuk memberikan update kepada Bapak Presiden mengenai kondisi perekonomian terkini dan hasil dari perjalanan kemarin, serta persiapan untuk pembahasan dengan DPR minggu depan,” kata dia.
