diskominfo mataram koordinasikan penyerahan aset

Mataram  (Antaranews NTB) -  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera melakukan koordinasi dengan pihak kementerian terkait penyerahan aset nomor tunggal panggilan darurat "call center" 112.

"Kejelasan penyerahan aset `call center` 112 yang telah diuji coba sejak 2016, perlu untuk melakukan persiapan administrasi dan regulasi. Apalagi kontraknya akan berakhir 2019," kata Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram Lalu Fathurrahman di Mataram, Rabu.

Menurutnya, aset "call center" yang saat ini berada di areal pendopo wali kota merupakan aset uji coba yang dikontrak dari pihak ketiga selama tiga tahun atau hingga 2019.

Selanjutnya, pemerintah kota belum mengetahui apakah aset tersebut akan diambil kembali atau diserahkan ke Pemerintah Kota Mataram, agar program tersebut bisa terus berjalan.

"Selain aset berupa perangkat, terdapat juga 15 orang petugas yang terbagi menjadi 12 orang petugas penerima layanan telepon, dan tiga orang supervisi," katanya.

Selama ini, pemerintah kota belum pernah mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional "call center", sebab semuanya menjadi tanggungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Hal itu juga menjadi salah satu kendala kenapa belum berani mengalokasikan anggaran secara penuh. Namun, untuk sosialisasi tetap kita lakukan," ujarnya.

Dikatakan, keberadaan "call center" dimasudkan untuk mempermudah masyarakat mengadukan atau melaporkan setiap kejadian darurat yang dihadapi atau terjadi di sekitar mereka.

Karenanya, berbagai layanan darurat di rumah sakit, kepolisian, bencana, kecelakan lalu lintas dan lainnya, digabung menjadi satu melalui layanan "call center".

"Jadi masyarakat tidak perlu mengingat banyak nomor telepon. Masyarakat yang berada pada kondisi membutuhkan bantuan cukup menghubungi 112, dan petugas kami akan menghubungkan ke instansi terkait," katanya.

Sayangnya, lanjut Fathurahman, selama ini keberadaan "call center" kurang dioptimalkan. Hal itu terbukti dari hasil evaluasi penerimaan telpon setiap hari mencapai lebih dari 500 telepon masuk, tapi yang valid hanya empat hingga enam telepon saja. Selebihnya telepon tidak jelas, hanya iseng, dan ingin coba-coba.

"Selama tahun 2017, dari puluhan ribuan telepon yang masuk, informasi yang valid dan bisa ditindaklanjuti hanya 43, sebagian besar masalah kecelakaan lalu lintas , kebakaran dan pohon tumbang," katanya.(*)