ASN di Mataram diingatkan tidak "cawe-cawe" dalam Pilkada 2024

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingatkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di kota itu tidak "cawe-cawe" atau ikut serta terlibat politik praktis pada pilkada serentak 2024.

"Kami ingin ASN Mataram berintegritas, memiliki moralitas tinggi, dan tetap menjaga maruah ASN selama tahapan pilkada," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Rabu.

Ia mengatakan selama pelaksanaan tahapan pilkada 2024, ASN memiliki hak memilih dan ada juga hak dipilih sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

"Oleh karena itu, kami harapkan ASN bisa menggunakan hak tersebut sebaik-baiknya agar tetap berintegritas dan tidak 'cawe-cawe'," katanya lagi.

Baca juga: Tiga ASN langgar netralitas di Lombok Tengah diberi sanksi

Sekda mengatakan hal itu juga menjadi bagian netralitas ASN agar netralitas itu tidak sekedar slogan, tetapi merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh ASN.

"Netralitas ASN merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas demokrasi di Kota Mataram. Kami tidak akan mentolerir adanya keberpihakan ASN dalam politik praktis," katanya.

Dia mengatakan netralitas ASN tidak hanya saat pilkada serentak 2024, tetapi selalu dilakukan di setiap pelaksanaan pesta demokrasi.

"Untuk meyakinkan tidak ada keberpihakan ASN kepada salah satu calon dalam setiap pilkada," katanya.

Baca juga: Gubernur NTB memberikan sanksi penundaan gaji terhadap ASN tak netral

Khusus di Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, kata Alwan, netralitas ASN menjadi sorotan karena calonnya tidak hanya petahana H Mohan Roliskana.

Melainkan juga mantan Sekretaris DPRD Kota Mataram H Lalu Aria Dharma yang memilih pensiun dini sebagai ASN untuk bertarung pada pemilihan wali kota Mataram.

Menurut dia, kedua tokoh tersebut diyakini menjadi calon yang akan dipilih oleh masyarakat termasuk ASN. "Untuk itulah, kami ingin menjaga maruah pilkada ini benar-benar netral," katanya.

Baca juga: Sekda NTB: Pimpinan OPD maju pilkada 2024 wajib mundur dari ASN