Sekda NTB: Pimpinan OPD maju pilkada 2024 wajib mundur dari ASN

Mataram (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi, menegaskan bagi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ingin berkompetisi di Pemilihan Kepala Daerah 2024, wajib hukumnya mundur dari posisinya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Itu sudah ada mekanismenya, ada pengawas-nya, ada tahapan-tahapan-nya, kalau dia rentan maju. Kalau jadi pejabat ya dia harus mundur," kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Lalu Gita Ariadi di Mataram, Kamis.

Menurut dia, jika ada kepala dinas atau pimpinan OPD ingin maju dalam kontestasi Pilkada 2024, tentu pemerintah provinsi tidak bisa melarang. Karena bagaimanapun itu adalah hak politik setiap warga negara.

"Itu kan sebuah pilihan, apakah dia tanggalkan maju di medan kontestasi atau tetap memilih sebagai ASN. Kan hal setiap warga negara untuk dipilih dan memilih," ujarnya saat ditanya wartawan terkait desas desus sejumlah pimpinan OPD yang akan maju dalam kontestasi Pilkada di sejumlah kabupaten dan kota di tahun 2024 mendatang.

Miq Gita sapaan akrabnya sebagai abdi negara seorang ASN tidak boleh berada di ranah abu-abu. Oleh sebab itu, jika ingin terjun sebagai kontestan maka pilihannya harus mundur.

"Kalau dia ingin jadi kontestan dia tanggalkan jabatannya. Tidak boleh abu-abu, tidak boleh," tegas Gita.

Gita menepis jika ada pimpinan OPD di lingkungan Pemprov NTB yang memanfaatkan situasi untuk berkampanye ketika sedang menghadiri acara dan berada di tengah-tengah masyarakat saat mewakili kegiatan pimpinan Gubernur ataupun Wakil Gubernur NTB yang sedang berhalangan karena kesibukan di tempat lain.

"Masak orang silaturahmi tidak boleh. Jangan anggap ASN ada ikuti kegiatan dikerumuni masa dianggap kampanye. Itu sedang bertugas sebagai aparatur pemerintah menjaga kondusivitas daerah. Kalau kampanye itu nanti ada waktunya, kalau sudah ditetapkan sebagai calon oleh KPU baru. Misalkan dari tanggal segini ke tanggal segini, itu baru kampanye. Tapi ini kan belum apa-apa, tahapan pilkada aja belum, masih jauh," terangnya.

Meski demikian, Gita mengaku sejauh ini dirinya belum melihat ada pimpinan OPD yang secara terbuka menyampaikan keinginan untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

"Belum ada," ujar Gita.

Oleh karena itu, memasuki tahun politik seperti saat ini dirinya mengingatkan agar ASN untuk tidak terlibat dengan urusan politik praktis.

"Khusus ASN sesuai harapan panitia pemilu, seperti KPU dan Bawaslu untuk tetap menjaga netralitas," tegasnya.

Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah juga pernah mengingatkan kepada seluruh ASN pada peringatan HUT ke-64 NTB pada Desember 2022 lalu, untuk menjaga suasana kondusif daerah memasuki tahun politik tahun 2023 hingga 2024.

"Kenapa, supaya jangan sampai suasana kondusivitas daerah tercederai di tahun politik, hanya karena untuk kepentingan-kepentingan yang sempit dan mengorbankan semangat persaudaraan," kata Gita Ariadi.

Karena menurutnya ASN harus menjadi kekuatan perekat bagi anak bangsa yang akan berkontestasi di tahun politik, sehingga tidak boleh ada ASN terlibat dalam kegiatan yang sifatnya partisan dan provokatif.

"Jadi mari rawat kondisi daerah yang sudah baik menuju lebih baik lagi meski itu di tahun politik," katanya.