Polda NTB gelar apel kesiapan akhir pasukan pengamanan Pilkada

id operasi mantap praja rinjani 2024, polda ntb, pengamanan pilkada 2024

Polda NTB gelar apel kesiapan akhir pasukan pengamanan Pilkada

Kapolda NTB Irjen Pol. Raden Umar Faroq menyematkan pin pelaksanaan Operasi Mantap Praja Rinjani 2024 kepada perwakilan personel pengamanan Pilkada Serentak 2024 dalam gelaran apel pasukan di lapangan eks Bandara Selaparang, Mataram, NTB, Jumat (23/8/2024). (ANTARA/Dhimas B.P.)

Mataram (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menggelar apel kesiapan akhir pasukan pengamanan Pilkada Serentak 2024 dengan sandi Operasi Mantap Praja Rinjani 2024 di lapangan eks Bandara Selaparang, Kota Mataram.

Kepala Polda NTB Irjen Pol. Raden Umar Faroq di Mataram, Jumat, mengatakan apel kesiapan akhir ini meliputi pengecekan seluruh personel maupun sarana pendukung pengamanan.

"Jadi, dari gelaran apel ini kami dapat pastikan kesiapan personel dan juga sarana pendukung keamanan yang akan menjalankan operasi Mantap Praja Rinjani 2024 ini selama 131 hari sejak 24 Agustus 2024," kata Irjen Pol. Umar Faroq.

Dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024, Kapolda NTB mengatakan ada 6.895 personel kepolisian yang terlibat.

"Rinciannya 2.700 personel dari Polda NTB, sisanya dari jajaran polres," ujar dia.

Baca juga: Kapolda NTB ingatkan aparatur negara jaga netralitas Pilkada

Seluruh personel kepolisian, jelas dia, akan tersebar di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) wilayah NTB.

Dari 8.405 TPS, Kapolda NTB menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pemetaan berdasarkan tingkat rawan gangguan, terdiri dari 6.821 TPS masuk kategori kurang rawan, 1.444 TPS rawan, 140 TPS sangat rawan, dan 25 TPS Khusus.

Kepada personel yang terlibat, Kapolda NTB mengimbau agar melakukan pendeteksian dini terhadap segala potensi gangguan.

"Segera petakan wilayah konflik dan lakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan hingga ke akar masalah," ucap dia.

Baca juga: Polda NTB siapkan 800 personel pengamanan di Pilkada 2024

Apabila terjadi konflik yang mengganggu stabilitas keamanan, Kapolda NTB berharap kepada personel untuk bisa segera mengambil langkah penyelesaian dengan tepat sesuai prosedur.

Koordinasi lintas sektor juga diharapkan tidak luput dari tugas pengamanan di lapangan. Begitu pula antisipasi terhadap aksi teror dengan mengedepankan langkah preventif.