Rusia tuduh Ukraina lakukan serangan mematikan

Moskow (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri Rusia, Sabtu, mengumumkan bahwa lima warga sipil tewas dan 46 lainnya terluka dalam apa yang dituduh Rusia sebagai serangan Ukraina di wilayah Belgorod dengan menggunakan bom curah.

Kementerian tersebut mengutuk serangan itu, menyebutnya sebagai "serangan biadab" yang melukai banyak korban sipil, termasuk tujuh anak di bawah umur.

Seorang anak dilaporkan dalam kondisi serius setelah dioperasi, sementara dua orang dewasa sedang dipersiapkan untuk dibawa ke Moskow guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Serangan itu, yang dikatakan dilakukan oleh peluncur roket ganda yang merupakan buatan Ceko, juga menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah dan infrastruktur lainnya di wilayah tersebut.

Menanggapi insiden itu, Komite Investigasi Rusia telah membuka kasus pidana, dengan pihak berwenang bersumpah bahwa mereka yang bertanggung jawab akan "dihukum tanpa dapat ditarik kembali sesuai dengan hukum."

Kementerian tersebut mendeskripsikan serangan itu sebagai "tindakan intimidasi teroris yang telah direncanakan sebelumnya dan dipersiapkan dengan seksama" oleh Kiev. Moskow juga mengkritik negara-negara Barat, menuduh mereka menutup mata terhadap "kekejaman berdarah" tersebut dan memasok Ukraina dengan senjata mematikan.

Kementerian tersebut meminta masyarakat internasional dan organisasi terkiat untuk mengutuk serangan tersebut dan menjauhkan diri dari apa yang digambarkan Rusia sebagai "rezim Kiev dan kurator Baratnya."

Baca juga: Barat inginkan Ukraina berperang buka akses mineral
Baca juga: Presiden Rusia dan PM India membahas resolusi konflik Ukraina

Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan kembali komitmen negara tersebut untuk melanjutkan aksi militer mereka di Ukraina hingga semua tujuannya, termasuk "denazifikasi dan demiliterisasi" Ukraina dapat tercapai.

Perkembangan terbaru tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, dengan kedua pihak saling menuduh menargetkan warga sipil dan melanggar hukum internasional.

Sumber: Anadolu