Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan siap mendukung yayasan nasional Konservasi Indonesia dalam upaya mewujudkan target ekonomi biru pemerintah, khususnya dalam inisiatif program Blue Halo S.
Dukungan tersebut tertuang dalam surat pernyataan minat atau letter of intent (Lol) yang diumumkan kedua pihak dalam acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta, Jumat.
Program Blue Halo S merupakan inisiatif yang menyeimbangkan upaya perlindungan dan produksi berkelanjutan kekayaan laut Indonesia serta mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mentransformasi perekonomian kelautan dan pesisir sebagai respons terhadap dampak perubahan iklim.
Program itu akan dilaksanakan pada 2025 hingga 2031 di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 yang berbatasan dengan enam provinsi di sepanjang pantai barat Sumatera, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin, Yukki Nugrahawan, mengatakan untuk mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan, Kadin mengusulkan program baru yang bertujuan meningkatkan praktik budidaya ikan yang ramah lingkungan di WPP 572.
“Karenanya, Kadin berkolaborasi untuk pendanaan dan bantuan teknis dari Program Blue Halo S kepada daerah bisnis yang dapat memungkinkan kami untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi budidaya perikanan yang canggih, meningkatkan infrastruktur, serta melaksanakan program pelatihan komprehensif untuk bisnis lokal," tutur Yukki dalam siaran pers yang dirilis Konservasi Indonesia di Jakarta, Jumat.
Dia menambahkan proyek-proyek yang diusulkan Kadin diharapkan tidak hanya akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, tetapi juga meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menerapkan ekonomi biru, dan meningkatkan kualitas dan pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat lokal mengenai ekonomi biru.
Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany mengungkapkan, Lol antara Konservasi Indonesia dan Kadin ini menjadi langkah penting dan wujud komitmen pemerintah dan sektor swasta dalam mencari solusi untuk mengintegrasikan kawasan lindung laut berkualitas tinggi dengan produksi berkelanjutan dalam ekonomi biru.
"Pendekatan perlindungan-produksi terintegrasi ini memastikan manfaat ekonomi dari produksi berkelanjutan yang dapat diinvestasikan kembali ke dalam perlindungan lingkungan, sehingga menciptakan siklus yang mandiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan inisiatif Blue Halo S akan membantu kebijakan pemerintah dalam ekonomi biru, di antaranya Visi Kawasan Konservasi Perairan 30×45, perikanan berbasis kuota, marikultur berkelanjutan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga pengelolaan limbah plastik.
Baca juga: Blue Halo S Indonesia sehatkan-sejahterakan pesisir
Baca juga: Ekspor listrik rendah karbon RI ke Singapura
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Firman Hidayat, mengatakan kerja sama antara sektor swasta dan organisasi atau lembaga konservasi diperlukan dalam mencapai target ekonomi biru pemerintah.
"Ketertarikan Kadin Indonesia untuk berkolaborasi dengan KI dalam program Blue Halo S akan
memberikan dampak yang besar untuk pembangunan perekonomian masyarakat pesisir, sekaligus meluaskan kerja sektor swasta," tutur Firman.
