Gubernur NTB instruksikan percepat dana bantuan

Mataram, (Antara News) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Zulkieflimansyah menginstruksikan para Bupati/Wali Kota terdampak gempa segera melakukan koordinasi untuk membantu proses percepatan pencairan dana bantuan senilai Rp50 juta kepada masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi.

"Mari bergerak bersama-sama agar pemerintah pusat melihat kita serius bekerja dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB ini," kata Zulkieflimansyah saat memimpin rapat koordinasi didampingi Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah dengan jajaran kabupaten/kota se-NTB, BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan BRI serta pihak terkait lainnya di Mataram, Selasa.

Dalam rapat yang memfokuskan pada proses penyederhanaan pencairan dana rekonstruksi dan rehabilitasi korban gempa di NTB ini, dia juga menekankan untuk menjaga kepercayaan masyakat.

"Jangan sampai pemerintah dikira berbohong, karena sampai saat ini dana belum juga dicairkan, untuk itulah Presiden Jokowi telah menyederhanakan proses pencairan menjadi hanya satu halaman saja, hanya perlu ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan PPK," katanya.

Gubernur juga meminta sebelum Presiden berkunjung ke NTB dijadwalkan Kamis (18/10) sekitar 7.000 rekening masyarakat yang ada di BRI sudah bisa dicairkan.

Karena selain untuk memastikan pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, Presiden juga akan menyerahkan 4000 beasiswa bagi masyarakat di NTB.

"Saya berharap Pokmas dan PPK bisa tandatangan besok (Rabu, red) dan Kamis(18/10) sudah cair, sehingga masyarakat tidak ada kecurigaan terkait permasalahan bantuan gempa," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat W Musyafirin yang hadir pada rapat tersebut, memastikan seluruh masyarakat terdampak gempa sudah menerima bantuan paling lambat pada Kamis (18/10).

"Kabupaten Sumbawa Barat siap," katanya.

Ia menyatakan, hasil pendataan dan verifikasi kerusakan bangunan rumah penduduk akibat bencana gempa bumi di Sumbawa Barat (KSB) pada 2018 berjumlah 15.361 unit, baik rusak berat, sedang dan ringan dengan 193 kelompok masyarakat (Pokmas) dan 19 ribu lebih anggota.

"Semua sudah terverifikasi dengan baik dan untuk tahap pertama 3.000 - 4.000 yang akan dicairkan," tandas Musyafirin.(*)