Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama kementerian/lembaga terkait dan berbagai pelaku usaha, tengah menggarap peta jalan penyediaan daging, susu, dan telur, guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Inisiatif ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis, bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mengurangi angka stunting, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Agung menekankan pentingnya dukungan lintas sektor demi tercapainya target-target dalam rencana aksi tersebut.
"Rencana aksi dan quick win ini hanya akan berhasil dengan komitmen penuh dari seluruh pihak terkait," ujarnya.
Dia menuturkan bahwa penyusunan peta jalan itu merupakan arahan langsung dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Kementan.
Ia menyatakan bahwa data untuk peta jalan itu bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi lainnya, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan yang akurat dan relevan.
"Kami berharap langkah ini akan membawa dampak positif menuju pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045,” katanya lagi.
Tenaga Ahli Mentan Bidang Hilirisasi Produk Peternakan Ali Agus menegaskan bahwa hal itu sangat tepat untuk mengembangkan subsektor peternakan.
"Sekarang adalah waktunya untuk mendorong peran sub-sektor peternakan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal dan ekonomi perdesaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang serta kolaborasi erat dengan Bappenas dalam menyusun peta jalan ini.
"Dukungan dari berbagai pihak sangat berharga, dan kami mengapresiasi seluruh kerja sama yang telah terjalin dalam proses ini,” ujar Ali.
Direktur Pangan dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jarot Indarto, menyoroti perlunya prioritas dalam memilih komoditas pangan hewani yang akan dikembangkan.
"Kita perlu menetapkan indikator kinerja dan target yang jelas, baik dalam jumlah produksi maupun peningkatan produktivitas, sebagai bentuk akuntabilitas publik,” ujarnya.
Baca juga: Kementan dampingi petani millenial
Jarot juga menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan domestik melalui produksi dalam negeri, yang memerlukan rumusan aktivitas prioritas di Kementan dengan dukungan dari berbagai kementerian, lembaga, pelaku usaha, dan asosiasi.
"Fokus pada wilayah strategis dan pengalokasian anggaran yang tepat sangat diperlukan mengingat terbatasnya sumber daya,” katanya pula.
Ia juga menyebut perlunya evaluasi terhadap skema pembiayaan, mengingat keterbatasan APBN dan APBD, sehingga peran sektor swasta sangat dibutuhkan.
“Peta jalan ini perlu dipantau secara bersama agar target-target yang ditetapkan dapat tercapai dengan indikator yang terukur melalui tahapan, aktivitas, dan lokasi yang jelas,” kata Jarot lagi.
Baca juga: PLN bersama Kementan luncurkan model pertanian terpadu
Kolaborasi kuat antara Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga terkait, dan pelaku usaha diharapkan dapat memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif.
Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan ketersediaan pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia yang makmur dan mandiri, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
