Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini memprediksi jumlah keterwakilan perempuan yang masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka masih jauh dari afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan.
"Dari nama-nama yang dipanggil dan diproyeksikan menjadi menteri dan wakil menteri, terlihat bahwa jumlahnya sangat minim bahkan tidak sampai 20 persen ya dari harapan keterwakilan perempuan 30 persen. Tentu itu sangat disayangkan," kata Titi Anggraini di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, idealnya jumlah keterwakilan perempuan semakin menguat dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan berikutnya.
"Tapi justru kalau dari sisi perkembangan terbaru, keterwakilan perempuan di Kementerian mengalami penurunan," kata Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini.
Baca juga: DPR bersyukur ada kementerian yang fokus dengan kebudayaan
Titi Anggraini berharap situasi ini bukan indikasi bahwa isu keterwakilan perempuan tidak penting di pemerintahan yang baru.
Menurut dia, ketika jumlah perempuan di posisi-posisi strategis pemerintahan semakin rendah, itu bisa memberikan impresi yang buruk pada pendidikan politik bahwa seolah-olah tata kelola pemerintahan tanpa keterlibatan perempuan pada posisi strategis merupakan hal yang wajar.
Baca juga: Pakar hukum : Elit partai masuk kabinet berdampak lemahnya pengawasan parlemen
"Saya kira pemerintahan yang baru harus menjelaskan mengapa pemilihan menteri sangat minim dalam menyodorkan keterwakilan perempuan," kata Titi Anggraini.
Sejumlah tokoh perempuan yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10) dan diprediksi bakal masuk ke dalam kabinet, yakni Menkeu Sri Mulyani Indrawati, pengusaha Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Arifah Choiri Fauzi, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, pengusaha Veronica Tan, politikus Meutya Hafid, politikus Isyana Bagoes Oka, politikus Christina Aryani, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, ilmuwan Stella Christie, dan politikus Dyah Roro Esti.
Berita Terkait
Keterwakilan perempuan turun bisa hambat atasi isu perempuan
Jumat, 18 Oktober 2024 6:54
Akademisi UI: KPU perlu atur PKPU pilkada ulang tak lampaui 2025
Selasa, 17 September 2024 7:14
Calon tunggal di Pilkada 2024 berbeda dengan 2015-2020
Minggu, 8 September 2024 18:23
Akademisi UI: Calon tunggal bukan agenda lokal tapi nasional
Minggu, 8 September 2024 18:22
Film "Tak Kenal Maka Taaruf" siap rilis dalam waktu dekat ini
Rabu, 17 Juli 2024 8:18
Pakar sebut KPU seharusnya tak tutup diagram suara di Sirekap
Kamis, 7 Maret 2024 5:33
Anggota Dewan Perludem berpesan jangan berlebihan gimik politik
Selasa, 23 Januari 2024 6:04
UMKM perempuan diproyeksi tembus nilai 135 miliar dolar AS
Jumat, 11 Agustus 2023 18:05