Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa menurunnya keterwakilan perempuan di level legislator maupun jajaran pemerintahan bisa berdampak semakin sulitnya upaya mengatasi isu-isu perempuan dan anak.
"Penurunan atau menyempitnya ruang keterwakilan perempuan bisa berdampak buruk, makin sulitnya kita mengatasi isu-isu diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan," kata Titi Anggraini di Jakarta, Kamis.
Titi Anggraini memprediksi keterwakilan perempuan yang masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka masih jauh dari afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan.
"Artinya kemunduran, jelas," kata Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini.
Menurut dia, keterwakilan perempuan dibutuhkan karena hal tersebut memuat pesan pendidikan politik bahwa baik laki-laki maupun perempuan setara di ruang publik dan bisa mengambil peran di dalam tata kelola pemerintahan dan bernegara.
Di sisi lain, hadirnya perempuan juga mendorong paradigma dan keberpihakan kebijakan yang adil dan setara gender.
Baca juga: Banyaknya menteri Prabowo untuk pastikan stabilitas politik
Baca juga: Pakar hukum : Elit partai masuk kabinet berdampak lemahnya pengawasan parlemen
"Itu dimulai dengan kehadiran perempuan di posisi-posisi politik untuk menyuarakan kepentingan perempuan dan kepentingan khas perempuan yang lebih dipahami apabila perempuannya langsung hadir di dalam posisi-posisi tersebut dan terlibat dalam pembuatan kebijakan, penyusunan anggaran, maupun kerja-kerja pengawasan pembangunan," kata Titi Anggraini.
Sejumlah tokoh perempuan yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10), yakni Menkeu Sri Mulyani Indrawati, pengusaha Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Arifah Choiri Fauzi, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, pengusaha Veronica Tan, politikus Meutya Hafid, politikus Isyana Bagoes Oka, politikus Christina Aryani, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, ilmuwan Stella Christie, dan politikus Dyah Roro Esti.
Mereka diprediksi bakal masuk ke dalam kabinet pemerintahan mendatang.
Keterwakilan perempuan turun bisa hambat atasi isu perempuan
Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini. (ANTARA/Anita Permata Dewi)
