Banyaknya menteri Prabowo untuk pastikan stabilitas politik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin menilai banyaknya menteri dalam kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto nantinya  untuk memastikan terwujudnya stabilitas politik dan persatuan nasional.

Menurut dia, bangsa Indonesia terlalu besar dan kompleks untuk dikerjakan oleh satu atau dua kelompok, sehingga Prabowo merasa harus melibatkan lebih banyak putra-putri terbaik bangsa, dengan mempertimbangkan banyak variabel, baik latar belakang pendidikan, pengalaman, kewilayahan, dan afiliasi politik.

"Karena secara teori, dalam sistem presidensial tidak dikenal istilah koalisi apalagi oposisi politik," ucap Sultan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, dirinya mengapresiasi langkah Prabowo yang berani melakukan terobosan dan transformasi pemerintahan dengan menempatkan banyak putra-putri terbaik bangsa untuk memimpin kementerian dan lembaga negara.



Menurutnya, kabinet Prabowo memiliki visi dan filosofi pembangunan nasional yang solid dan komprehensif. Dengan demikian, tidak tepat apabila jumlah kementerian dan komposisi susunan kabinet Prabowo dikatakan gemuk atau gemoy.

Ia mengaku sempat berdiskusi secara pribadi hampir satu jam beberapa waktu yang lalu dengan Prabowo guna membahas kabinet di pemerintahan nantinya.

"Pak Prabowo memiliki caranya sendiri, yang saya kira sangat baik untuk menata pemerintahan yang tertib dan merekrut para menteri atau wakil menteri bertanggung jawab," tuturnya.

Sultan berharap dengan komposisi kabinet yang kuat, solid, berintegritas, dan profesional akan terbentuk pemerintahan yang mampu bekerja secara otomatis (autopilot).

Dengan begitu, sambung dia, Prabowo nantinya bisa lebih banyak mengambil posisi strategis di panggung global, di mana diplomasi internasional Indonesia yang sudah cukup baik di era Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI Joko Widodo harus ditingkatkan hingga mencapai puncak tertinggi agar bangsa Indonesia disegani dunia.

Dalam situasi global yang semakin tidak menentu seperti sekarang ini, ia menekankan bahwa sudah saatnya pemimpin Indonesia tampil dan lantang menyerukan perdamaian dan keadilan sosial di panggung internasional.

"Para pendiri bangsa melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengamanahkan bangsa ini untuk aktif melaksanakan ketertiban dunia guna mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial," ucap Sultan menegaskan.

Baca juga: BRIN tetapkan strategi pendukung program "Quick Win"

Selain itu, ia berpendapat kecakapan diplomatik pemimpin nasional sangat dibutuhkan untuk menciptakan peluang kolaborasi, menumbuhkan kepercayaan pasar, dan menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri.

Dirinya percaya bahwa Prabowo mampu memainkan peran tersebut dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki. Dia pun mengajak semua tokoh bangsa harus bersatu tanpa pamrih untuk menciptakan suasana demokrasi yang sejuk dan stabil di tengah suasana gejolak geopolitik saat ini.

Baca juga: DPR bersyukur ada kementerian yang fokus dengan kebudayaan

Ia turut berharap semua elemen bangsa, terutama semua tokoh politik nasional, bida mendukung proses transisi kepemimpinan dan mengawal jalannya pemerintahan yang akan datang.

"Kita harus bersatu dan guyub agar bangsa ini tumbuh secara mandiri dan berdaulat," katanya.