Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat akses penyeberangan perintis guna mendukung kelancaran distribusi logistik dan aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil sesuai misi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menekan kemiskinan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk mendukung program Asta Cita, yang merupakan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029, terutama terkait pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di wilayah terpencil.
"Asta Cita sudah harus dimulai sebagai penyemangat dalam melaksanakan tugas khususnya keperintisan," kata Risyapudin dalam rapat konsolidasi untuk melakukan evaluasi layanan lintasan penyeberangan perintis tahun 2024 dan penetapan layanan penyeberangan perintis tahun 2025 yang dilaksanakan 23-25 Oktober 2024 di Surabaya, Jatim.
Dia menyampaikan bahwa peningkatan layanan angkutan perintis merupakan program 100 hari atau quick win sektor transportasi darat di era pemerintahan baru.
"Kementerian Perhubungan akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan layanan sebaik mungkin dalam rangka meningkatkan perekonomian, menekan angka inflasi dan memberantas kemiskinan," ujar Risyapudin dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Ia juga menjelaskan perkembangan angkutan penyeberangan perintis setiap tahunnya terus mengalami tren pertumbuhan yang cukup signifikan dengan jumlah peningkatan sarana, prasarana dan frekuensi layanan di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan).
“Dengan adanya peningkatan tersebut, kami yakin bahwa transportasi sungai, danau dan penyeberangan mampu meningkatkan konektivitas dan distribusi logistik nasional menuju Indonesia maju," ujar Risyapudin.
Ia menekankan perlunya sinergisitas dan kolaborasi antara perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) di daerah yaitu para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat dengan perusahaan BUMD, swasta maupun pemerintah daerah.
Hal itu, baginya sangat penting dalam penyelenggaraan layanan angkutan keperintisan demi kepuasan layanan bagi masyarakat. Dia berharap evaluasi itu dapat dilaksanakan per 6 bulan sekali untuk melihat bagaimana progres penyelenggaraan layanan, apakah berjalan baik atau tidak sehingga bisa ada penyelesaian.
Baca juga: Menhub mendorong kapal Indonesia mampu bersaing di pelayaran dunia
"Apabila ada regulasi yang perlu diperbaiki bisa didiskusikan demi memberikan perbaikan dan semangat dalam menjalankan layanan ini,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Kemenhub Lilik Handoyo memaparkan bahwa pada tahun 2023, terdapat empat lintasan yang ditingkatkan layanannya menjadi lintasan komersil.
Hal itu merupakan wujud nyata bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan ke masyarakat yang bertujuan pemerataan pembangunan.
Baca juga: Kemenhub perkuat konektivitas maritim
Ia menyebutkan terdapat 10 lintas di empat provinsi yang berpotensi untuk dikomersialisasi, sehingga perlu dilakukan perhitungan, evaluasi dan simulasi lebih lanjut. Meski begitu, Lilik tidak menjelaskan secara rinci lintas tersebut.
"Sehingga dapat tepat sasaran dalam menentukan pencabutan subsidi di lintasan perintis dan total ada 10 usulan lintasan baru di 5 provinsi yang rencananya akan diakomodir pada tahun anggaran 2025," kata Lilik.
Ia berharap ke depan akan ada percepatan proses pengadaan jasa lainnya kegiatan pelayanan angkutan penyeberangan perintis melalui skema e-katalog serta perubahan formula kontrak harga satuan penyedia jasa kapal.
"Agar tercipta kesesuaian dan perhitungan nilai subsidi yang tepat," kata Lilik.
