Pulang tanpa ringgit, Kisah PMI di Malaysia

Mataram (ANTARA) - Muksin (35 tahun) menatap jauh ke arah gumpalan awan kapas yang membatasi cahaya matahari masuk menembus jendela pesawat udara.

Bayangan wajahnya yang kurus memantul dari layar monitor kursi penumpang selama penerbangan dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia menuju Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Indonesia.

Pria kelahiran 7 Juni 1988 itu telah menghabiskan tiga pancawarsa di Malaysia menjadi pekerja migran asal Indonesia (PMI) dengan ragam profesi, mulai dari buruh perkebunan kelapa sawit, buruh pengelasan pipa, hingga buruh bangunan.

"Inikah Indonesia?" celetuk Muksin saat ban pesawat mulai menyentuh aspal Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, pada 11 Desember 2024.

Pria berkulit sawo matang itu tak percaya dengan keputusan pulang selamanya ke Indonesia setelah 15 tahun bergelut dengan pekerjaan sebagai buruh migran di Malaysia.

Muksin telah merantau meninggalkan kampung halamannya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuju Malaysia sejak tahun 2007 atau saat usianya baru menginjak 19 tahun. Kala itu dia menjadi buruh migran melalui jalur resmi dan sering pulang-pergi.

Pada 2017, dia mencoba masuk ke Malaysia melalui jalur non-prosedural karena tergiur proses cepat dan mudah. Jalur ilegal itu dimulai dari Pelabuhan Tanjung Balai Asahan di Sumatera Utara menaiki kapal ikan yang berlayar malam hari menuju Pelabuhan Teluk Intan di Perak, Malaysia dengan biaya pelayaran sebesar Rp5 juta.

Sesaat kapal ikan itu berlayar meninggalkan Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Muksin memasrahkan diri kepada Tuhan. Perjalanan gelap gulita tersebut menyangkut hidup dan mati.

Lelaki kelahiran Desa Ombe Bebae di Lombok Barat itu terhitung sudah tiga kali masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal. Bahkan, status buruh migrannya pada tahun 2024 juga ilegal.

Selama tujuh tahun menjadi buruh migran ilegal, hidupnya selalu dihantui rasa was-was akibat tidak memiliki perlindungan hukum, kesehatan, dan sosial. Ancaman eksploitasi, kecelakaan kerja, dan deportasi adalah mimpi buruk yang mengganggu tidur.

Dia membuat paspor di KJRI Johor Baru pada 12 November 2024 agar bisa kembali ke Lombok menaiki pesawat udara dengan masa habis paspor pada 12 November 2025. Penerbangan sempat tertunda sebulan akibat mengidap asam lambung yang menggerogoti berat badan sebanyak 10 kilogram.

Tubuhnya yang dulu padat berisi kini menjadi kurus hanya dalam waktu sebulan. Celana kargo hitam yang dipakai selama penerbangan dari Malaysia, lalu transit ke Banten dan berakhir di Lombok seringkali kedodoran karena lingkar pinggang mengecil dari 37 inci menjadi 30 inci.


Terjerat perjudian online

Kasus judi online yang marak saat pandemi COVID-19 sempat menyilaukan mata Muksin. Pada 2022 sampai 2023 atau sekitar 1,5 tahun, dia terjebak ke dalam dunia hitam perjudian daring.

Muksin mengenal judi online dari temannya yang juga berprofesi sebagai buruh migran. Setiap hari sepulang kerja selalu bermain judi online.

Dia merasa kurang bersemangat jika sehari absen mengikuti perjudian daring. Gaji yang diperoleh dari bekerja habis untuk berjudi. Bahkan, Muksin harus berhutang sebanyak 7.000 ringgit atau setara Rp25 juta akibat terjerat judi online.

Muksin mengaku awal kenal perjudian daring tersebut selalu mendapat untung hingga 600 ringgit yang setara Rp2 juta dalam sekali permainan, namun seiring waktu dia justru lebih banyak kalah ketimbang menang.

Sebelum mengenal judi online, pria yang memiliki satu anak dan dua kali menikah itu rutin mengirimkan uang kepada keluarga di Lombok sebanyak Rp7-10 juta setiap bulan.

Cengkeraman perjudian daring membuat uang yang dikirimkan kepada keluarga turun drastis hanya sekitar Rp1,5 juta setiap bulan. Padahal, gaji yang Muksin terima setiap bulan cukup besar 3.000 sampai 4.000 ringgit atau setara Rp10-14 juta.

Isteri curiga lantaran gaji yang dikirim turun drastis, lalu memutuskan berangkat menyusul Muksin ke Malaysia. Keteguhan isteri membuatnya memutuskan untuk berhenti total bermain judi online.

Selama setengah tahun lebih istrinya menetap di Malaysia, bekerja di kedai (warung nasi) untuk membantu membayar hutang Muksin yang mencapai 7.000 ringgit akibat terjerembap perjudian daring.

Setelah perjalanan panjang yang melelahkan menjadi buruh migran dengan tiga kali masuk ilegal dan terjebak judi online, dia memutuskan pulang ke Lombok walau tanpa membawa ringgit demi membangun keluarga kecil bersama isteri dan satu anak yang kini masih berusia tujuh tahun.

Muksin bertekad membangun usaha pengelasan untuk pembuatan pagar di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan modal sekitar Rp50 juta yang berhasil dikumpulkan keluarganya. Ilmu yang pernah dia peroleh selama bekerja sebagai buruh migran bidang pengelasan pipa menjadi modal dalam membangun usaha.

Kisah Muksin adalah gambaran singkat tentang gelapnya menjadi buruh migran ilegal dan terjebak perjudian daring yang membuatnya pulang tanpa membawa ringgit. Mengatasi migrasi ilegal dan jebakan perjudian memerlukan pendekatan holistik, termasuk penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi di negara asal, dan kerja sama internasional.


Pesan moral

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengingatkan pekerja migran Indonesia, terutama yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, untuk tidak terjebak dalam permainan judi online.

Candu judi mempengaruhi psikologis yang dapat menimbulkan rasa malas bekerja, sehingga berdampak terhadap penghasilan yang didapat oleh pekerja migran.

"Sekarang banyak judi online. Memang tidak ada lagi judi di jalanan karena cukup pakai ponsel bisa main judi. Pekerja migran jangan pernah masuk ke dalam judi online karena itu merugikan," kata Gede.

Lebih lanjut Gede menekankan kepada setiap calon pekerja migran untuk menempuh jalur prosedural, resmi, agar keselamatan dan keamanan terjamin saat bekerja di luar negeri.

Ketika bekerja sebagai buruh migran jalur resmi, maka manfaat yang diperoleh tidak hanya bagi pekerja itu sendiri tetapi juga keluarga.

Pekerja migran jalur resmi dilindungi oleh hukum negara asal dan negara tujuan. Mereka mendapatkan akses ke kontrak kerja yang jelas terkait gaji, jam kerja, hingga tunjangan, serta terhindar dari risiko eksploitasi oleh agen atau majikan ilegal.

Berbagai fasilitas juga didapatkan oleh pekerja prosedural mulai dari asuransi kesehatan, keselamatan kerja, tunjangan. Apabila ada masalah, maka pekerja dapat mengajukan keluhan melalui jalur hukum atau kedutaan besar.

Keluarga di negara asal merasa lebih tenang karena pekerja terlindungi dan memiliki jalur komunikasi resmi. Melalui pendapatan yang stabil, maka pekerja bisa menabung dan berinvestasi untuk pendidikan, usaha, maupun keperluan lainnya.

Negara juga mendapatkan untung dari pekerja prosedural berupa devisa dalam bentuk valuta asing yang dikirimkan oleh pekerja migran dari luar negeri.

Bekerja melalui jalur resmi adalah langkah bijak untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi pekerja migran.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki program purna migran untuk melindungi dan membantu mantan pekerja migran setelah kembali ke Nusa Tenggara Barat. Program itu bertujuan meningkat keterampilan dan pengetahuan mantan pekerja migran hingga pembinaan membangun usaha.

Di Kecamatan Narmada, Lombok Barat, eksistensi kelompok purna migran sukses membangun usaha produksi kopi dan makanan ringan. Sedangkan, di Lombok Tengah, mereka yang mengelola pertanian sorgum awalnya hanya empat orang kini telah bertumbuh 40 orang menjadi eksportir.

Meski gaji lebih besar, namun jangan selamanya menjadi pekerja migran. Gaji yang diperoleh setiap bulan ditabung untuk modal usaha agar bisa lebih mandiri, produktif, dan meningkatkan kualitas hidup bersama keluarga.