Beirut (ANTARA) - Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, pada Selasa (24/12) meminta komite pemantau gencatan senjata agar menekan Israel untuk menghentikan pelanggaran dan menarik diri dari wilayah yang masih dikuasai di Lebanon Selatan.
Saat berbicara dalam pertemuan komite pemantau gencatan senjata, Mikati menegaskan perlunya "menghentikan pelanggaran Israel dan segera menarik pasukan Israel dari wilayah perbatasan di Lebanon selatan."
Pemerintah Lebanon dalam pernyataannya menyampaikan bahwa Mikati kembali menegaskan komitmen Lebanon terhadap perjanjian gencatan senjata, sekaligus menyebut pelanggaran Israel terhadap kesepakatan itu sebagai hal yang "tidak dapat diterima."
Ia mendesak komite pemantau untuk "menekan Israel agar melaksanakan ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata, khususnya terkait penarikan pasukan dari wilayah yang diduduki serta menghentikan pelanggaran yang dilakukan."
Baca juga: Sejumlah anggota DK PBB kecam veto ke-4 AS atas resolusi gencatan senjata di Gaza
Baca juga: Perundingan gencatan senjata di Gaza masih buntu
Komite tersebut juga melibatkan perwakilan dari Amerika Serikat, Prancis, Israel, dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).
Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata tanggal 27 November, Israel diwajibkan menarik pasukannya ke selatan Garis Biru – perbatasan de facto – secara bertahap, sementara tentara Lebanon akan dikerahkan ke wilayah Lebanon selatan dalam waktu 60 hari.
Menurut otoritas kesehatan Lebanon, lebih dari 4.000 orang tewas, lebih dari 16.500 terluka, dan lebih dari 1 juta orang mengungsi akibat serangan Israel di Lebanon sejak Oktober 2023.
Sumber: Anadolu
